• About Us
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy
Fokus Borneo
Advertisement
  • Beranda
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
    • KPH Tarakan
    • Kementrian ATR/BPN
    • Kantah Kota Balikpapan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • Rubrik
    • Ekonomi
    • Pendidikan
    • Olah Raga
    • Sosial Budaya
    • Hiburan
    • Energi
  • Opini
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
    • KPH Tarakan
    • Kementrian ATR/BPN
    • Kantah Kota Balikpapan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • Rubrik
    • Ekonomi
    • Pendidikan
    • Olah Raga
    • Sosial Budaya
    • Hiburan
    • Energi
  • Opini
No Result
View All Result
Fokus Borneo
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Advetorial
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • KPH Tarakan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olah Raga
  • Sosial Budaya
  • Travel
  • Energi
  • Hiburan
  • Opini
Home Parlemen

Komisi II Apresiasi Inovasi Pajak Kendaraan Air Bapenda Kaltara, Nasir: Tapi Ingat, Jangan Bebani Masyarakat Kecil

by Redaksi
18/11/2026
in Parlemen, Politik
A A
Komisi II Apresiasi Inovasi Pajak Kendaraan Air Bapenda Kaltara, Nasir: Tapi Ingat, Jangan Bebani Masyarakat Kecil

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kaltara, Muhammad Nasir. Foto: Ist

TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com – Di tengah keterbatasan fiskal daerah dan berkurangnya kemampuan anggaran untuk membiayai pembangunan, Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memberikan apresiasi terhadap langkah inovatif Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu terobosan yang mendapat perhatian adalah penerapan Pajak Kendaraan Bermotor di Atas Air (PKAA), yang menempatkan Kalimantan Utara sebagai daerah pelopor penerapannya di Indonesia.

Baca Juga

DPRD Kaltara Tampung Keluhan BPBD Tarakan, Siapkan Skema Bantuan Lewat Bankeu

5 Miliar Jatah Beasiswa Kaltara Disorot, Rahman Ungkap Alasan Efisiensi Anggaran

Serapan Anggaran DPRD Kaltara Tembus 73,6 Persen, Pede Tutup Tahun Capai 90%

Komisi II DPRD Tarakan Soroti Anggaran Kesehatan, Minta Pelayanan RSKT Lebih Unggul

Anggota Komisi II DPRD Kaltara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., menilai langkah tersebut sebagai inovasi positif yang patut diapresiasi dan terus dikembangkan.

“Kami di Komisi II memberikan apresiasi kepada Bapenda Kaltara yang terus berupaya mencari solusi untuk meningkatkan PAD. Apalagi pajak kendaraan di atas air ini merupakan terobosan yang menjadikan Kaltara sebagai pelopor di Indonesia. Ini prestasi yang membanggakan,” ujar Nasir.

Menurutnya, dalam kondisi keuangan daerah yang semakin terbatas, pemerintah tidak boleh hanya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Pemerintah daerah perlu lebih kreatif menggali potensi pendapatan yang selama ini belum dikelola secara maksimal, tanpa harus selalu menambah beban masyarakat.

Inovasi pajak kendaraan di atas air yang dikenal dengan nama Bakti Benuanta mulai diterapkan Pemerintah Provinsi Kaltara pada 5 Januari 2025.

Kebijakan tersebut sangat relevan dengan karakteristik geografis Kaltara yang memiliki wilayah perairan cukup luas dan aktivitas transportasi sungai serta laut yang tinggi.

Melalui inovasi ini, kewajiban pembayaran pajak kendaraan air diintegrasikan dengan proses pelayanan perizinan operasional kapal.

Bahkan, keberhasilan Kaltara mengembangkan sistem tersebut menarik perhatian daerah lain.

Pada Oktober 2026, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan kunjungan studi tiru ke Kaltara untuk mempelajari mekanisme penerapannya.

“Ini membuktikan bahwa Kaltara juga mampu menjadi daerah yang melahirkan inovasi dan menjadi rujukan bagi provinsi lain. Kita tentu berharap inovasi seperti ini terus bermunculan,” ungkap Nasir.Berdasarkan publikasi resmi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, sepanjang 2025 sebanyak 62 kapal telah memenuhi kewajiban pajak dengan penerimaan PKB sebesar Rp176,89 juta dan opsen Rp116,75 juta.

Sementara hingga 20 Oktober 2026, tercatat 79 kapal telah membayar pajak dengan penerimaan PKB sebesar Rp137,25 juta dan opsen Rp90,58 juta.

Potensi kendaraan bermotor air yang teridentifikasi mencapai lebih dari 12.916 unit, meskipun masih diperlukan verifikasi untuk memastikan jumlah yang benar-benar termasuk objek pajak.

Nasir menilai angka tersebut menunjukkan peluang peningkatan penerimaan daerah masih cukup terbuka.

Meski memberikan apresiasi, Nasir mengingatkan agar pelaksanaan kebijakan pajak kendaraan di atas air benar-benar memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Menurutnya, masyarakat Kaltara, khususnya di kawasan pesisir dan perbatasan seperti Nunukan dan Tarakan, banyak yang menggantungkan kehidupannya pada aktivitas perikanan tangkap dan budidaya rumput laut.

Sebagian besar pelaku usaha skala kecil menggunakan perahu bermotor sederhana untuk mencari ikan, mengangkut bibit rumput laut, memelihara bentangan, maupun mengangkut hasil panen.

Karena itu, kebijakan pajak kendaraan di atas air jangan sampai disalahpahami seolah-olah seluruh perahu bermotor milik masyarakat wajib dikenakan pajak.

“Saya ingin mengingatkan bahwa semangat meningkatkan PAD jangan sampai justru membebani masyarakat kecil. Nelayan tradisional dan pembudidaya rumput laut skala kecil harus mendapat perlindungan. Mereka menggunakan perahu bukan untuk usaha komersial berskala besar, tetapi untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarganya,” tegas Nasir.

Ia menjelaskan, dalam Peraturan Daerah Provinsi Kaltara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tepatnya Pasal 3 ayat (3) huruf e, telah diatur pengecualian pajak bagi kendaraan bermotor di atas air dengan volume di bawah 10 Gross Tonnage (GT).

Artinya, perahu kecil yang digunakan nelayan maupun pembudidaya rumput laut tidak menjadi objek pajak apabila memenuhi ketentuan pengecualian tersebut.

“Jadi masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa aturan ini bukan dimaksudkan untuk memungut pajak dari perahu-perahu kecil yang digunakan nelayan tradisional dan pembudidaya rumput laut skala kecil. Ada batasan dan pengecualian yang sudah diatur. Jangan sampai petugas di lapangan keliru menerapkannya,” jelasnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa penentuan objek pajak tetap harus mengikuti ketentuan ukuran, jenis kendaraan, dan peraturan yang berlaku, bukan hanya berdasarkan profesi pemiliknya.

Karena itu, Nasir meminta Bapenda melakukan sosialisasi secara masif agar masyarakat mengetahui kendaraan mana yang dikenakan pajak dan mana yang dikecualikan.

“Jangan sampai hanya karena masyarakat menggunakan perahu bermotor untuk mencari nafkah, mereka merasa harus membayar pajak yang sebenarnya tidak diwajibkan berdasarkan ketentuan. Kepastian dan kejelasan informasi sangat penting,” katanya.

Nasir juga meminta agar Bapenda lebih memprioritaskan penataan kewajiban perpajakan kendaraan air yang digunakan untuk kegiatan ekonomi komersial dan memiliki kapasitas usaha lebih besar.

Menurutnya, aktivitas transportasi penumpang, angkutan barang, dan berbagai kegiatan usaha lainnya yang menggunakan kendaraan air berpotensi memberikan kontribusi terhadap PAD sepanjang memenuhi ketentuan sebagai objek pajak.

“Yang harus kita optimalkan adalah potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi yang memang memenuhi ketentuan perpajakan. Jangan sampai kegiatan usaha berskala besar belum memberikan kontribusi secara optimal, sementara masyarakat kecil justru menjadi sasaran pungutan,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa peningkatan PAD tidak semata-mata diukur dari besarnya jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan, tetapi juga dari keadilan kebijakan dan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Karena itu, koordinasi antara Bapenda, Dinas Perhubungan, instansi kepelabuhanan, dan pemerintah kabupaten/kota perlu terus diperkuat untuk memastikan pendataan kendaraan air dilakukan secara akurat.

Lebih jauh, Nasir berharap inovasi pajak kendaraan di atas air menjadi pemicu bagi Bapenda untuk mengembangkan sumber-sumber penerimaan lain yang masih memiliki potensi besar.

Beberapa sektor seperti Pajak Air Permukaan, Pajak Alat Berat, serta optimalisasi penerimaan dari aktivitas ekonomi berskala besar perlu terus mendapatkan perhatian sesuai kewenangan pemerintah provinsi.

Sebagai anggota Badan Anggaran DPRD Kaltara, Nasir mengingatkan bahwa penguatan PAD sangat penting untuk menjaga kemampuan daerah membiayai pelayanan publik di tengah keterbatasan fiskal.

Namun menurutnya, peningkatan penerimaan daerah harus dibarengi prinsip keadilan sosial, transparansi, dan keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

“Kita memang membutuhkan PAD yang lebih besar untuk membangun Kaltara. Tetapi jangan sampai cara meningkatkan pendapatan justru membuat masyarakat kecil semakin sulit. PAD harus tumbuh, tetapi kesejahteraan rakyat juga harus tetap menjadi perhatian utama,” tegasnya.

Di akhir keterangannya, Nasir kembali menyampaikan apresiasi kepada jajaran Bapenda Kaltara yang telah menghadirkan terobosan inovatif dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Ia berharap Bapenda terus melakukan inovasi, memperkuat pengawasan, dan meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.

“Kami mendukung sepenuhnya langkah kreatif Bapenda dalam meningkatkan PAD. Kaltara harus semakin mandiri secara fiskal. Tetapi satu hal yang tidak boleh dilupakan, jangan sampai kebijakan peningkatan pendapatan daerah justru membebani nelayan kecil, pembudidaya rumput laut skala kecil, dan masyarakat yang sedang berjuang mencari nafkah. Prinsipnya, PAD meningkat, masyarakat kecil tetap terlindungi,” pungkas Nasir.(**)

Tags: DPRDDprd provinsi kaltaraHeadlineKomisi IIMuhammad NasirPADPajak

Berita Lainnya

DPRD Kaltara Tampung Keluhan BPBD Tarakan, Siapkan Skema Bantuan Lewat Bankeu
Parlemen

DPRD Kaltara Tampung Keluhan BPBD Tarakan, Siapkan Skema Bantuan Lewat Bankeu

18 November 2026 16:14
5 Miliar Jatah Beasiswa Kaltara Disorot, Rahman Ungkap Alasan Efisiensi Anggaran
Parlemen

5 Miliar Jatah Beasiswa Kaltara Disorot, Rahman Ungkap Alasan Efisiensi Anggaran

18 November 2026 16:02
Serapan Anggaran DPRD Kaltara Tembus 73,6 Persen, Pede Tutup Tahun Capai 90%
Parlemen

Serapan Anggaran DPRD Kaltara Tembus 73,6 Persen, Pede Tutup Tahun Capai 90%

18 November 2026 14:57
Anggaran Disdukcapil Tarakan 2027 ‘Tipis’, DPRD Minta Pelayanan Tetap Maksimal
Parlemen

Komisi II DPRD Tarakan Soroti Anggaran Kesehatan, Minta Pelayanan RSKT Lebih Unggul

18 November 2026 14:44
Anggaran Disdukcapil Tarakan 2027 ‘Tipis’, DPRD Minta Pelayanan Tetap Maksimal
Parlemen

Anggaran Disdukcapil Tarakan 2027 ‘Tipis’, DPRD Minta Pelayanan Tetap Maksimal

18 November 2026 14:35
KUA-PPAS APBD Tarakan 2027 Sudah Di meja Dewan, DPRD Langsung Genjot Pembahasan Bareng Mitra
Parlemen

KUA-PPAS APBD Tarakan 2027 Sudah Di meja Dewan, DPRD Langsung Genjot Pembahasan Bareng Mitra

18 November 2026 12:58

Discussion about this post

Ikuti Kami

Ikuti Kami
  • Rahmawati Apresiasi Kebijakan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Menjadi Penuh Waktu Mulai 2027

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Karate Tarakan Menggila di Porprov II Kaltara, Sikat 8 Emas dan Pimpin Klasemen

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Tarakan Juara Umum Balap Motor Porprov Kaltara 2026 dengan 3 Emas 1 Perak

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Tampil Perdana di Porprov II, Atlet Lari Trail Tarakan Izzaanul Haq Langsung Persembahkan Emas

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Pemkab Tana Tidung Perkuat Zona Integritas, Lima OPD Disiapkan Raih Predikat WBK dan WBBM

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Fokus Borneo

Ikuti Kami

Rubrik

  • Advetorial
  • Daerah
  • Derap Nusantara
  • Ekonomi
  • Energi
  • Fokus
  • Hiburan
  • IKN
  • Kantah Kota Balikpapan
  • Kementrian ATR/BPN
  • KPH Tarakan
  • Kriminal
  • Kuliner
  • Nasional
  • Olah Raga
  • Opini
  • Otomotif
  • Parlemen
  • Pemkab Bulungan
  • Pemkab Malinau
  • Pemkab Nunukan
  • Pemkab Tana Tidung
  • Pemkot Balikpapan
  • Pemkot Tarakan
  • Pemprov Kaltara
  • Pendidikan
  • Politik
  • Sosial Budaya
  • TNI Polri
  • Travel
  • Video

Recent News

Komisi II Apresiasi Inovasi Pajak Kendaraan Air Bapenda Kaltara, Nasir: Tapi Ingat, Jangan Bebani Masyarakat Kecil

Komisi II Apresiasi Inovasi Pajak Kendaraan Air Bapenda Kaltara, Nasir: Tapi Ingat, Jangan Bebani Masyarakat Kecil

18 November 2026 17:44

Semarakkan HUT ke-55, Korpri Tarakan Gelar Bakti Sosial hingga Lomba Ucapan Kreatif antar-OPD

18 November 2026 17:34
  • About Us
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© 2025 PT KITA MEDIA GROUP

error: Content is protected !!
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Advetorial
    • Pemprov Kaltara
    • Pemkot Tarakan
    • Pemkab Bulungan
    • Pemkab Nunukan
    • Pemkab Malinau
    • Pemkab Tana Tidung
    • Pemkot Balikpapan
    • Kementrian ATR/BPN
    • Kantah Kota Balikpapan
  • Daerah
  • TNI Polri
  • IKN
  • Kriminal
  • Politik
  • Parlemen
  • KPH Tarakan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Olah Raga
  • Sosial Budaya
  • Travel
    • Kuliner
  • Energi
  • Hiburan
  • Opini

© 2025 PT KITA MEDIA GROUP