TARAKAN, Fokusborneo.com – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Listiani, menyoroti pentingnya kejelasan regulasi serta Standar Operasional Prosedur (SOP) agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penanganan di lapangan.
Hal itu disampaikan Komisi IV DPRD Provinsi Kaltara melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tarakan, Rabu (18/11/26)
Kunjungan kerja tersebut dihadiri jajaran pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD Kaltara, di antaranya Wakil Ketua Syamsuddin Arfah, serta anggota Komisi IV yang meliputi Siti Laela, Listiani, Muhammad Hatta, dan Rahman.
Kehadiran rombongan dewan disambut langsung oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Tarakan, Hari Wijaya Putra.
Dalam kesempatan tersebut, Ia mengungkapkan bahwa pihaknya sempat merasa bingung terkait batasan penanganan, terutama karena masih tergolong baru di komisi tersebut.
“Kami sempat bingung apa yang bisa kami sampaikan, yang pertama agar tidak menjadi tumpang tindih kewenangan KPK mengingatkan sebelum memberikan bantuan harus dilihat dulu kewenangannya pemerintah provinsi atau kabupaten dan kota. Tapi begitu sudah diingatkan kemarin, bingung apa yang bisa dilakukan untuk membantu daerah,” ujar Listiani.
Listiani juga menekankan pentingnya memperkuat koordinasi dan sinergi lintas instansi guna memastikan penanggulangan bencana dan kegiatan terkait di daerah dapat berjalan secara optimal dan tepat sasaran.
Melalui kunjungan ini, diharapkan koordinasi antara pihak legislatif tingkat provinsi dan instansi kebencanaan di kabupaten/kota semakin solid, sehingga pelayanan serta perlindungan terhadap masyarakat dalam menghadapi potensi kebencanaan di Kaltara dapat terus ditingkatkan.(**)














Discussion about this post