TARAKAN, Fokusborneo.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan menyoroti dinamika anggaran dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Anggota Komisi I DPRD Kota Tarakan, Suryadi Sangkala, secara blak-blakan mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya pemangkasan biaya operasional yang dialami mitra kerja mereka, yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran.
Ironisnya, pemangkasan anggaran ini terjadi di tengah target program kerja mereka yang justru melampaui target awal.
”Program-program mereka sudah melampaui target, namun anggarannya malah dikurangi,” ujar Suryadi kepada media usai rapat mitra Komisi I bersama Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, Rabu (18/11/26).
Suryadi menegaskan, Komisi I DPRD Tarakan akan mati-matian memperjuangkan agar kebutuhan instansi yang menyangkut hajat hidup dan pelayanan langsung masyarakat ini mendapatkan porsi dukungan yang layak.
Menurutnya, hal-hal yang bersifat mendesak dan dirasakan langsung oleh masyarakat wajib untuk di-support penuh.
Berdasarkan data yang dihimpun, anggaran untuk Satpol PP dari tahun ke tahun terpantau stagnan tidak naik dan tidak pula turun di angka sekitar Rp18 miliar lebih.
Di sisi lain, tuntutan tugas di lapangan kian kompleks. Suryadi menyoroti sejumlah program pengawasan lapangan yang kerap mendapati persoalan sosial di tengah anak-anak muda Tarakan, mulai dari aksi bolos sekolah hingga nongkrong dan merokok di kafe pada jam-jam pelajaran.
”Banyak anak-anak kita di Tarakan yang melakukan hal-hal yang mereka anggap baik, padahal itu tidak baik untuk mereka, seperti merokok dan bolos sekolah,” ungkapnya.
Kondisi inilah yang membuat pihak Satpol PP sering kali merasa dilema. Di satu sisi mereka dituntut bergerak masif melakukan pengawasan dan penjangkauan, namun di sisi lain mereka justru terkendala keterbatasan dukungan anggaran operasional.
Selain penertiban ketertiban umum, Komisi I juga memberikan atensi khusus kepada sektor penyelamatan dan pemadaman kebakaran.
Mengingat fungsinya yang berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa raga warga, Suryadi menilai sektor ini tidak boleh setengah-setengah dalam hal pendanaan.
“Terutama pemadam kebakaran itu sifatnya sangat-sangat diperlukan. Hal-hal yang bersifat urgensi dan wajib, pemerintah harus pikirkan anggarannya,” tegas Suryadi.
Ia memperingatkan, jika sektor vital seperti pemadam kebakaran tidak disokong dengan anggaran yang memadai, dikhawatirkan dampaknya akan berbalik menjadi buruk bagi penanganan darurat di masa mendatang.
”Semangat mereka untuk bekerja harus tetap disupport dengan anggaran yang cukup, agar penanganan musibah kebakaran bisa berjalan maksimal,” pungkasnya.(**)










Discussion about this post