TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) meminta seluruh perusahaan mematuhi ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan untuk 2027. Kepatuhan terhadap aturan pengupahan dinilai penting untuk memastikan hak pekerja terpenuhi sekaligus menjaga hubungan industrial tetap kondusif.
Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, menegaskan perusahaan wajib menjalankan ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) sesuai peraturan perundang-undangan.
Penegasan tersebut disampaikan setelah Dewan Pengupahan Provinsi menyepakati besaran UMP dan UMSP Kaltara 2027 dalam sidang pleno di Ruang Rapat Gubernur Kaltara, Kamis (19/11/2026).
UMP Kaltara 2027 ditetapkan sebesar Rp4.027.901. Adapun UMSP untuk tiga sektor usaha masing-masing sebesar Rp4.053.065 pada sektor pertanian kelapa sawit, Rp4.061.619 untuk pertambangan batu bara, serta Rp4.070.174 pada sektor minyak bumi dan gas alam.
Zainal mengatakan, penetapan upah minimum tersebut merupakan hasil pembahasan yang mempertimbangkan kepentingan pekerja maupun kemampuan dunia usaha.
Karena itu, ia berharap seluruh pihak dapat menerima dan melaksanakan keputusan tersebut dengan baik.
“Kepada para pengusaha, saya mengimbau agar mematuhi ketentuan pengupahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.
Tidak hanya menekankan kewajiban perusahaan, Zainal juga mengingatkan pekerja dan serikat buruh agar terus membangun komunikasi yang baik dengan pihak manajemen.
Menurutnya, dialog yang terbuka dan konstruktif dapat membantu mencegah persoalan ketenagakerjaan sekaligus menciptakan hubungan kerja yang saling menguntungkan.
“Kita ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan para pekerja dan keluarganya,” katanya.
Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya dilihat dari peningkatan investasi dan pembangunan infrastruktur. Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga harus menjadi bagian penting dari kemajuan Kaltara.
Pada kesempatan itu, Zainal menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur Dewan Pengupahan Provinsi, termasuk pemerintah, serikat pekerja, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), akademisi, Badan Pusat Statistik (BPS), serta tenaga ahli yang telah berkontribusi dalam pembahasan.
Ia berharap sinergi seluruh pemangku kepentingan terus terjaga sehingga kebijakan pengupahan dapat berjalan baik dan memberikan manfaat bagi pekerja maupun dunia usaha di Kaltara.(**)











Discussion about this post