TARAKAN, Fokusborneo.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bersama DPRD Kaltara melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026. Dari 19 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang masuk dalam program tersebut, lima di antaranya telah ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Hal itu disampaikan Plt. Kepala Biro Hukum Pemprov Kaltara, Iswandi, saat pembahasan evaluasi Propemperda 2026 bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltara di Banhub Kota Tarakan, Kamis (19/11/2026).
Iswandi menjelaskan, dari total 19 Raperda, selain lima yang telah ditetapkan, terdapat tiga Raperda dalam proses penetapan, tiga lainnya masih dalam tahap fasilitasi, serta satu Raperda menunggu rekomendasi teknis.
Sementara enam Raperda lainnya tidak masuk dalam masa sidang 2026.
“Dari 19 itu, lima sudah ditetapkan, tiga dalam proses penetapan, tiga fasilitasi, satu menunggu rekomendasi teknis, dan enam tidak masuk masa sidang tahun 2026,” ungkap Iswandi.
Menurutnya, evaluasi tersebut dilakukan untuk melihat perkembangan pembahasan sekaligus menentukan tindak lanjut terhadap Raperda yang belum selesai.
Hasil evaluasi selanjutnya menjadi bahan pembahasan teknis antara pemerintah daerah dan DPRD Kaltara, terutama dalam menentukan keberlanjutan pembahasan sejumlah rancangan regulasi.
Pemprov Kaltara juga mendorong koordinasi lebih intensif dengan perangkat daerah pengusul agar proses penyusunan dan pembahasan Perda dapat berjalan lebih efektif.(**)











Discussion about this post