TARAKAN, Fokusborneo.com – Evaluasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026 menghasilkan pembahasan mengenai keberlanjutan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang belum rampung. Tiga di antaranya dibahas untuk menjadi Raperda luncuran tahun 2027.
Ketiga Raperda tersebut meliputi Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Raperda Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, serta Raperda tentang Penghargaan Daerah.
Plt. Kepala Biro Hukum Pemprov Kaltara, Iswandi, mengatakan hal tersebut dalam pembahasan evaluasi Propemperda 2026 bersama Bapemperda DPRD Kaltara di Banhub Kota Tarakan, Kamis (19/11/2026).
Dia menjelaskan, Raperda RTRW menjadi salah satu rancangan yang disepakati untuk dilanjutkan karena bersifat wajib. Sedangkan Raperda Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM telah difinalkan dalam pembahasan sehingga dapat menjadi Raperda luncuran 2027.
“Untuk DPRD disepakati bahwa Perda RTRW menjadi Perda luncuran karena bersifat wajib. Selanjutnya Perda Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi UMKM dalam proses tadi sudah difinalkan, itu bisa menjadi Perda luncuran tahun 2027, sama Perda Penghargaan Daerah,” jelasnya.
Iswandi menambahkan, penyusunan Propemperda 2027 juga akan memprioritaskan regulasi yang bersifat mandatori atau diwajibkan pemerintah pusat sesuai ketentuan perundang-undangan.
Salah satunya berkaitan dengan Perda Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Biro Hukum Pemprov Kaltara telah menerima surat dari Kementerian Hukum terkait kewajiban penetapan regulasi tersebut pada 2027.
Namun, Raperda HKI belum masuk dalam proses penyusunan. Biro Hukum akan menyampaikan hal tersebut kepada pemerintah daerah melalui Sekretaris Daerah untuk diteruskan kepada Gubernur Kaltara.
“Kami masih menunggu terkait regulasi, kepastian Perda-Perda apa saja yang akan menjadi luncuran,” pungkasnya.(**)














Discussion about this post