TARAKAN – Provinsi Kaltara mengalami inflasi 0,72%(mtm) meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang mengalami deflasi 0,01%(mtm). Kota Tarakan mengalami inflasi sebesar 0,52%(mtm), sedangkan Tanjung Selor sebesar 1,50% (mtm).
Meskipun mengalami peningkatan, inflasi Kaltara secara tahun kalender (Desember 2021 ke Maret 2022) sebesar 1,18% (ytd) masih lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 1,20% (ytd).
“Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah dalam wadah TPID akan terus bersinergi dalam melaksanakan program pengendalian harga dalam kerangka 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif), serta menjaga ekspektasi inflasi tahun 2022 yang diyakini masih akan berada di sasaran target inflasi, yaitu 3±1%,” kata Kepala KPwBI Provinsi Kaltara Tedy Arief Budiman melalui keterangan press rilisnya, Rabu (6/4/22).
Kenaikan tekanan inflasi pada bulan Maret 2022, didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau karena adanya pergeseran musim pada daerah sentra produksi yang menjadi pemasok Kaltara di tengah naiknya demand masyarakat menjelang Bulan Ramadhan.
“Selain itu, cuaca buruk juga mempengaruhi produktifitas hasil tangkap dan budidaya ikan di Kaltara, sehingga meningkatkan tekanan inflasi pada komoditas perikanan khususnya Ikan Bandeng,” jelas Tedy.
Beberapa komoditas yang memberikan andil inflasi bulanan terbesar dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau antara lain cabai rawit (0,26%), bawang merah (0,05%), sayur olahan (0,05%) dan ikan bandeng (0,03%). Sementara itu, komoditas yang memberikan andil deflasi bulanan terbesar yaitu bayam (-0,07%), telur ayam ras (-0,06%), ikan layang (-0,04%), dan tomat (-0,04%).
Secara bulanan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat mengalami inflasi sebesar 0,78% (mtm) atau tercatat inflasi secara tahunan sebesar 5,12% (yoy).
Sejalan dengan tekanan inflasi pada kelompok makanan minuman dan tembakau, tekanan inflasi juga terjadi pada kelompok transportasi terutama disebabkan oleh pelonggaran mobilitas masyarakat serta dicabutnya peraturan terkait kewajiban PCR dan antigen bagi masyarakat yang akan bepergian menggunakan angkutan udara.
“Faktor menjelang Bulan Ramadhan juga menjadi pendorong kelompok transportasi mengalami inflasi seiring dengan meningkatnya demand dari masyarakat untuk bepergian ke luar daerah. Kondisi kenaikan mobilitas ini sejalan dengan adanya kenaikan pada Google Mobility Report (GMR),” beber Tedy.
Kondisi tersebut diyakini mendorong kenaikan tarif angkutan, khususnya angkutan udara. Kelompok transportasi tercatat mengalami inflasi sebesar 0,94% (mtm) atau secara tahunan kelompok tercatat inflasi sebesar 15,65% (yoy).
Mencermati perkembangan inflasi tersebut, koordinasi antara Pemerintah, Bank Indonesia, dan lembaga terkait yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan terus diperkuat. Salah satu upaya penguatan koordinasi dimaksud adalah melalui penyelenggaraan High Level Meeting (HLM) TPID.
“HLM TPID yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dari tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kaltara ini diharapkan mampu menghasilkan langkah-langkah strategis dalam menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, maupun ekspektasi masyarakat menjelang Bulan Ramadhan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 2022,” pesan Tedy.
Bank Indonesia juga terus aktif bersinergi dengan berbagai pihak termasuk Pemda melalui berbagai program penguatan korporatisasi dan kelembagaan, pengembangan kapasitas produksi, maupun perluasan pasar UMKM pangan dikala pandemi.
“Pada tahun 2022 inflasi diprakirakan berada pada rentang sasarannya 3,0±1%. Prakiraan ini utamanya disebabkan oleh permintaan domestik yang diprakirakan membaik dan transmisi harga global ke domestik yang berlanjut di tengah ekspektasi inflasi dan nilai tukar yang terjaga,” ujar Tedy.
Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna menjaga inflasi sesuai kisaran targetnya. Koordinasi kebijakan dengan Pemerintah tersebut, terutama ditujukan untuk mengantisipasi risiko inflasi komoditas pangan strategis, baik pada kelompok Volatile Food (VF) maupun kelompok inti, dari kemungkinan adanya gangguan pasokan dan distribusi yang berasal baik dari global maupun domestik.
“Selain itu, adanya kenaikan harga beberapa komoditas pada kelompok Administered Prices (AP) seperti kenaikan tiket angkutan udara, Bahan Bakar Minyak (BBM), cukai rokok dan PPN juga perlu mendapat perhatian,” pungkas Tedy.
Kebijakan moneter Bank Indonesia akan tetap konsisten dalam mengelola ekspektasi inflasi sesuai sasaran. Di samping itu, sinergi Bank Indonesia dan Pemerintah akan terus difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat sebagai bagian dari upaya mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).(**)
Discussion about this post