TARAKAN – DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mendukung rencana UPTD Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kaltara melakukan rehab bangunan kantor pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kota Tarakan.
Dukungan itu, disampaikan Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Kaltara saat melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke UPTD Bapenda Provinsi Kaltara wilayah Kota Tarakan di Kantor Samsat beberapa waktu lalu.
Dalam kunker tersebut, rombongan anggota DPRD Provinsi Kaltara meninjau kondisi bangunan yang diusulkan untuk direbah.
Ketua DPRD Albertus didampingi anggota DPRD Rakhmat Sewa dan Muhammad Hatta, melihat kondisi gudang penyimpangan arsip yang sempit karena banyak berkas. Begitu juga di ruang pencetakan plat nomor kendaraan.
“Mereka tadi menyampaikan bahwa ini akan direhab, karena mengingat pertimbangan dari obyek pajak itu ada hal-hal yang memang perlu diperbaiki. Silahkan saja inovasi itu, karena mereka yang mengerti,” kata Ketua DPRD Provinsi Kaltara Albertus Stefanus Marianus.
Albert sapaan akrap Albertus menyampaikan DPRD mendukung usulan tersebut dan mempersilahkan UPTD Bapenda Provinsi Kaltara wilayah Kota Tarakan mengajukannya.
“Kami dari DPRD tidak ada masalah, kita akan mendukung sepenuhnya teman-teman dari UPTD untuk melaksanakan perbaikan-perbaikan ini untuk tahun 2023,” ujar politisi PDIP.
Sementara itu, Kepala UPTD Bapenda Provinsi Kaltara Wilayah Kota Tarakan Irawan menjelaskan rehab akan dilaksanakan bertahap. Bangunan tersebut, nanti dibuat 2 lantai dan berbentuk leter L.
“Insyaallah perencanaannya nanti di Oktober sudah jadi. Untuk eksekusi nanti pembangunannya kalau tidak ada hambatan di tahun 2023, karena sangat mendesak kondisi bangunan ini jadi kita harapkan bisa terlaksana,” jelas Irawan.
Untuk perencanaannya, Irawan menambahkan akan kolaborasi dengan Kepolisian Polres Tarakan dan Jasa Raharja. Sebab keduanya juga memakai fasilitas tersebut.
“Jangan sampai nanti beda persepsinya, jadi nanti kita berkunjung juga ke Kasatlantas begini rencananya seperti ini nah tergantung nanti bagaimana kesepakatannya, rencana memang bertingkat. Jadi dibawah nanti tempat parkir, diatasnya tempat kantor,” beber Irawan.
Untuk rehabnya, Irawan membeberkan membutuhkan anggaran sekitar Rp 5 miliar. Tahun 2022 ini, usulannya baru perencanaan sekitar Rp. 198 juta.
“Mudah-mudahan di Oktober ini ketok palu masuk perubaha untuk perencanaannya. Kalau untuk bangunan sekitar Rp 5 miliar kemungkinan kita serahkan ke Badan atau PU yang pelaksananya nanti,” pungkas Irawan.
Irawan juga mengucapkan terima kasih kepada DPRD Provinsi Kaltara yang mendukung usulan tersebut. Bahkan DPRD meminta Bapenda untuk memasukan usulannya ke dalam Rencana Kerja (Renja)
“Kalau sudah masuk dalam Renja akan dilaksanakan dan mereka akan bantu mendukung DPRD Kaltara,” tutup Irawan.(Mt)
Discussion about this post