Pers Harus Kritis, Dosen Hukum UBT Berikan Modal Hukum Pada Wartawan

TARAKAN – Dosen Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan memberikan penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Tarakan, Minggu (23/10/2022) di ruang rapat Kantor Bawaslu Tarakan.

Penyuluhan hukum ini diberikan langsung oleh Dosen Fakultas Hukum UBT, Yasser Arafat, SH, MH dan Fathurrahman, S.Pd. MH.

Kepada awak media Yasser Arafat memberikan materi hukum tentang Operasionalisasi Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum, sedangkan Fathurrahman memberikan materi tentang Proses Pembentukan dan Evaluasi Peraturan perundangan-undangan.

Dengan mengangkat tema “Peningkatan Pemahaman Kedudukan Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum bagi Jurnalis Anggota PWI Kota Tarakan” Yasser Arafat mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk pengabdian Dosen kepada masyarakat.

“Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang biasa Dosen lakukan, salah satu kerja Dosen itu kan bukan hanya mengajar tetapi juga pengabdian kepada masyarakat,” ujarnya.

Yasser melanjutkan, jika berbicara pengabdian Dosen khususnya Dosen hukum tentu yang dilakukan yaitu seputar sosialisasi tentang penyuluhan hukum.

Lebih lanjut, Ia menegaskan bahwa yang dipahami saat ini pers adalah bagian dari tonggak demokrasi, menjadi salah satu pilar Demokrasi di Indonesia.

“Pers memainkan peran sebagai kontrol sosial, dalam menjalankan peran sebagai kontrol sosial ini pers dituntut untuk kritis disetiap regulasi maupun kebijakan yang di keluarkan pemerintah,” tegasnya.

Yasser berharap dengan adanya penyuluhan hukum kepada anggota PWI Tarakan, teman – teman wartawan punya modal ketika mengkritisi suatu kebijakan, mengkritisi regulasi Pemerintah berdasarkan nilai – nilai Pancasila.

Kemudian, bagaimana mengoperasionalkan kedudukan Pancasila yang selama ini sebagai sumber daari segala sumber hukum yakni salah satunya dengan membuat kajian yang mendalam mengenai nilai nilai Pancasila kemudian membuat indikator – indikator.

“Misalnya kebijakan A atau regulasi A itu bertentangan dengan sila ke 1, indikatornya misal karena adanya diskriminasi agama. Kalau indikator itu di langgar maka itu bisa dikatakan bertentangan dengan nilai nilai Pancasila,” sambungnya.

Sekali lagi Yasser berharap, setelah kegiatan ini kedepan teman – teman wartawan ketika mengkritisi suatu kebijakan pemerintah bisa menjadikan Pancasila sebagai batu ujinya atau paradigma dalam mengkritisi pemerintah. (wic/Iik)