Pilkada Kaltara, Bawaslu Sarankan Ada Tim Medis

KALTARA – Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara menyarankan, Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Kaltara 2020 mendatang ada petugas medis yang disiapkan untuk mengecek kesehatan Petugas Penyelenggara Pemilu.

Ketua Bawaslu Kaltara Siti Nuhriyati mengatakan, selama pelaksanaan Pemilu dan Pilkada sebelumnya, di tempat pemungutan suara tidak pernah ada petugas medis yang disediakan.

“Di Pilkada sebelumnya dan Pemilu Serentak April 2019 lalu, tidak ada petugas medis yang disiapkan. Kita kan tahu, kerja di TPS bisa sampai malam bahkan pagi di Pemilu Serentak kemarin. Melihat kondisi pekerjaan seperti itu, butuh tim yang mengetahui kesehatan penyelenggara,” kata Siti, Selasa (16/7/2019).

Banyaknya penyelenggara yang menjadi Korban di Pemilu Serentak lalu, baik sakit maupun meninggal dunia, Bawaslu menyarankan di Pilkada Kaltara 2020 mendatang ada tim medis yang disediakan.

“Kalau pun tim medis tidak bisa disiapkan di TPS, ada tim medis yang keliling untuk mengecek kondisi penyelenggara baik Petugas KPPS, Pengawas maupun Petugas lainnya di setiap tingkatannya,” jelasnya.

Penyediaan tenaga medis ini, bisa berbagi dengan Pemerintah Daerah setempat, seperti Pengamanan, yang disiapkan sesuai tingkatannya.

“Harapan kami dari Bawaslu, ada keterlibatan Dinas Kesehatan karena menyangkut jiwa penyelenggara. Kondisi ini, bisa dilihat di Pemilu 2019 kemarin yang banyak jatuh korban. Dampaknya, banyak muncul persepsi yang salah dimasyarakat, bahkan sampai ada petugas yang diracuni,” ungkapnya.

Di Kaltara, sebenarnya banyak petugas dari jajaran Bawaslu yang mengalami musibah baik sakit maupun kecelakaan kerja. Hanya saja dari sekian banyak kejadian, Bawaslu RI menyetujui 2 orang yang diberikan santunan sesuai ketentuan kriteria kecelakaan kerja.

Dua orang yang mendapatkan santunan diantarannya Muhammad Saleh Petugas Pengawas TPS dari Pulau Bunyu yang meninggal dunia dan Suci Rahayu Petugas Panwaslu Kelurahan Mamburungan Kecamatan Tarakan Timur yang mengalami keguguran saat menjalankan tugas pengawasan. (spo/aii).