Masyarakat Pers Nasional Diajak Kawal Kebijakan Prabowo tentang Food Sovereignty dan Good Neighbour

JAKARTA – Masyarakat pers nasional diajak untuk memberikan perhatian pada dua kata kunci kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto, yaitu “kedaulatan pangan” (food sovereignty) dan “tetangga yang baik” (good neighbour).

Kedua hal ini dipandang memiliki kaitan yang erat satu sama lain. Kedaulatan pangan memberikan keleluasaan kepada Indonesia untuk memainkan politik bebas aktif di arena internasional.

Demikian disampaikan Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa dalam sambutannya pada seminar internasional bertema “Improving Indonesia-Korea Relationship in Prabowo Administration, from Food Sovereignty to Good Neighbour” yang diselenggarakan di Hall Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa, 26 November 2024.

Seminar yang diselenggarakan JMSI bersama KoreaKini.id dihadiri sejumlah tamu kehormatan, antara lain Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Vivi Yulaswati, Deputy Distribusi Kementerian Koordinasi Pangan, Wakil Duta Besar Republik Korea (Korea Selatan) Park Soo-Deok, Direktur Jenderal Amerika Eropa Kementerian Luar Negeri RI yang pernah menjadi Duta Besar RI di Korea Selatan Umar Hadi, Direktur Asia Timur Kemenlu RI Arifianto Sofianto, dan Wakil Ketua Dewan Pers Agung Dharmajaya.

Adapun pembicara dalam seminar internasional itu adalah Hyungjun Noh dari Rural Development Administration Korea Selatan, Kepala Biro Humas Kementerian Pertanian Moch. Arief Cahyono, peneliti George Mason University Joshua Namtae Park, dan peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Andrew Mantong.

“Dalam banyak kesempatan, President Prabowo menawarkan dua kata kunci yang penting untuk kita cermati. Pertama, kedaulatan pangan. Ini tidak sekadar untuk menjamin ketersediaan pangan, namun juga memastikan penguasan teknologi dan produksi pangan, termasuk mendorong dan memberdayakan anggota masyarakat ikut aktif dalam mengamankan rantai makanan secara inklusif,” ujar Teguh.

Dia menggarisbawahi, kedaulatan pangan juga dapat dipahami sebagai kebijakan terukur dan massif dalam mempromosikan kembali sektor pertanian, memperkuat kelompok petani, dan membangun pedesaan.

Pesan kunci kedua, sambung Teguh, adalah pedoman kebijakan luar negeri untuk menjadi tetangga yang baik, yang mempromosikan pendekatan-pendekatan baru yang berdimensi kolaboratif di tengah pergaulan intenasional yang semakin menantang.

“Kedua hal ini menurut kami memiliki kaitan erat satu sama lain. Kedaulatan pangan memungkinkan Indonesia mempraktikkan politik bebas aktif sekaligus menjadi tetangga yang baik di arena internasional,” katanya lagi.

Teguh menilai, penting memperbincangkan topik food sovereignty dan good neighbour dengan melihat pengalaman Korea Selatan yang merupakan sahabat lama Indonesia. Apalagi kedua negara telah bekerja sama di banyak bidang dalam kerangka kesejahteraan bersama dan perdamaian dunia.

“Kami percaya ada best practices yang dapat dipetik kedua negara untuk meningkatkan kualitas hubungan di era baru di Indonesia di masa pemerintahan President Prabowo Subianto,” demikian Teguh. (**)