TANJUNG SELOR – Pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menghadapi tantangan dalam realisasi anggaran APBD. Meski anggaran telah disahkan bersama antara Pemprov dan DPRD, serapan anggaran yang masih terbilang rendah menjadi sorotan banyak pihak.
Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie, memberikan perhatian khusus terhadap hal ini dan mengingatkan Pemprov Kaltara untuk melakukan upaya maksimal guna mencapai target serapan anggaran yang optimal.
Menurut Achmad Djufrie, meski ada waktu tersisa dalam tahun anggaran 2024, ia yakin bahwa serapan anggaran pada bulan terakhir ini dapat mencapai sekitar 80 hingga 90 persen. Namun, ia berharap angka ini bisa lebih tinggi, bahkan mencapai 100 persen.
Sebagai Ketua DPRD Kaltara, Djufrie menegaskan bahwa serapan anggaran yang optimal merupakan bagian penting dari amanat yang telah disepakati bersama oleh DPRD dan Pemprov Kaltara.
“Harus kita ingat, ini adalah amanat yang diberikan oleh masyarakat kepada lembaga kami. Untuk itu, serapan anggaran ini harus diselesaikan dengan baik,” ujar Djufrie.
Dalam hal ini, Djufrie juga menyoroti peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum berhasil menyerap anggaran secara maksimal. Ia menilai, hal ini perlu mendapat perhatian serius dari Pemprov Kaltara, terutama dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja OPD yang serapan anggarannya masih rendah.
“Jika ada OPD yang serapan anggarannya tidak maksimal, itu harus menjadi perhatian. Ini bisa jadi tanda tanya, apa yang mereka laksanakan dan kerjakan,” ujarnya. Namun, ia juga menekankan bahwa evaluasi terhadap OPD yang dimaksud merupakan kewenangan Gubernur Kaltara.
Sebagai wakil rakyat, Djufrie menyampaikan bahwa pihak legislatif akan terus mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan serapan anggaran APBD 2024. Tentunya, segala upaya yang dilakukan tetap harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami akan terus mendorong agar realisasi anggaran ini dapat dioptimalkan dengan memperhatikan aturan yang ada,” tegasnya.
Penting untuk diingat, serapan anggaran yang baik tidak hanya berdampak pada pencapaian target anggaran tahunan, tetapi juga pada kemajuan pembangunan di Provinsi Kaltara. Realisasi anggaran yang tepat waktu dan optimal dapat membantu Pemprov Kaltara dalam mewujudkan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Dengan dorongan dari DPRD dan evaluasi terhadap kinerja OPD, diharapkan Pemprov Kaltara mampu mengatasi hambatan dalam serapan anggaran dan memastikan bahwa anggaran yang telah disetujui dapat digunakan secara maksimal untuk pembangunan daerah,” tutupnya.(**)
