TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan, sesuai arahan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam Rapat Koordinasi melalui Video Conference Kamis (9/4), diinformasikan jika akan ada perubahan cukup signifikan mengenai dana transfer dari Pusat ke daerah.
“Disampaikan Ibu Menteri, mulai dari DAK (Dana Alokasi Khusus), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Insentif Daerah (DID) juga Dana Desa akan mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan penerimaan negara yang menurun, akibat terdampak pandemik Covid-19. Untuk itulah, tak hanya di pusat, di daerah juga diminta melakukan langkah-langkah strategis dalam mengatur anggaran (APBD),†kata Irianto usai mengikuti Rakor tersebut.
Langkah strategis dimaksud, adalah melakukan perubahan APBD. Utamanya perubahan pada sisi belanja. Bahkan Menkeu, menekankan belanja daerah harus dilakukan perubahan radikal. Utamanya pada 2 pos anggaran. Yaitu belanja pegawai dan belanja barang.
“Di lingkup Pemprov Kaltara pada dasarnya ini sudah kita lakukan. Seperti contoh belanja pegawai, selama ini kita sudah tidak ada honorarium. Kemudian dalam realokasi anggaran, kita telah menekan biaya perjalanan dinas, yang dialihkan untuk penanganan pandemic Covid-19,†ungkap Irianto lagi.
Sementara dalam belanja barang, sesuai arahan Menkeu, Pemerintah Daerah diminta menekan belanja barang-barang habis pakai. Seperti barang ATK, barang kebutuhan rapat dan lain-lain. Bahkan untuk sementara dua pos anggaran ini, belanja pegawai dan belanja barang (diluar gaji) sementara disetop dulu.
“Untuk petunjuk teknisnya bagaimana, nanti dari Menteri Keuangan dan Mendagri akan mengeluarkan surat edaran yang ditujukan ke seluruh Pemerintah Daerah,†kata Gubernur.
Tak hanya dua pos anggaran tersebut, Menkeu juga menyarankan agar kegiatan belanja modal yang sudah terlanjut kontrak, disiasati dengan memperpanjang masa kontrak. Sehingga pembayaran bisa dilakukan pada waktu yang masih lama lagi atau diundur.
Dari anggaran yang dikurangi ini, lanjutnya, nanti dialihkan untuk kegiatan yang menjadi prioritas saat ini. Yaitu di bidang kesehatan, dalam hal ini untuk pengadaan alat kesehatan, serta pengadaan obat-obatan, APD dan lainnya. Terkhusus dalam penanganan Covid-19. Kemudian prioritas kedua, membantu masyarakat yang terdampak akibat pandemic Covid-19.(humas)
Discussion about this post