Toko Indonesia Rampung Akhir 2019

TANJUNG SELOR – Pembangunan Toko Indonesia di perbatasan, tepatnya di Desa Long Bawan, Kecamatan Krayan Barat, Kabupaten Nunukan yang dimulai sejak 2017 lalu, ditarget rampung tahun ini. Diharapkan mulai 2020, toko Indonesia yang merupakan gagasan langsung Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie ini, sudah bisa dioperasikan.

Sesuai laporan dari Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara, pembangunan Toko Indonesia yang didanai melalui APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kaltara itu, sudah memasuki tahap akhir. “Terupdate progres pekerjaan tahap akhir (per 30 Oktober 2019) telah mencapai 50 persen. Dan, di akhir tahun 2019 ditarget selesai 100 persen,” ujar Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie. Dirinya meminta agar pengerjaan Toko Indonesia yang akan menjadi salah satu solusi mengurangi disparitas harga di wilayah perbatasan tersebut, bisa segera dituntaskan.

Pembangunan Toko Indonesia yang akan menyediakan berbagai produk dalam negeri ini, kata Gubernur, bertujuan agar masyarakat di daerah perbatasan mendapatkan produk dalam negeri dengan harga terjangkau.

Pembangunan Toko Indonesia pertama di Desa Long Bawan, Krayan Selatan dilakukan secara bertahap sejak 2017. Melalui APBD Provinsi 2017 dianggarkan dana sebesar Rp 5 miliar untuk dilakukan pengerjaan struktrur pada bangunan. Kemudian pada 2018, dilanjutkan pembangunan Toko Indonesia tahan II. Pada tahap itu, Pemprov Kaltara mengalokasikan Rp 4 miliar juga melalui APBD provinsi untuk dilakukan pengerjaan pemasangan bata, alian, plaster, pemasangan keramik lain dan kontruksi atap bangunan.

Sedangkan pembangunan Toko Indonesia tahap III yakni tahap akhir dianggarkan sebesar Rp 8,4 miliar lebih. “Baik tahap I maupun tahap II, realisasi di lapangan sudah 100 persen rampung dikerjakan. Kemudian yang tahap ketiga ini, laporannya sudah 50 persen lebih,” katannya.

Irianto beraharap, Toko Indonesia bisa dioperasikan mulai tahun depan. Teknisnya, dalam pelaksanaannya nanti, Toko Indonesia akan dikelola oleh Disperindagkop-UKM Provinsi Kaltara. Keberadaan Toko Indonesia ini akan membantu ketersediaan bahan pokok yang diperlukan oleh masyarakat perbatasan dan pedalaman. “Hadirnya Toko Indonesia juga sebagai upaya pengentasan kemiskinan yang ada di wilayah perbatasan. Salah satunya dengan menghadirkan negara di wilayah perbatasan,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya pada DPUPR-Perkim Kaltara Sudjadi mengungkapkan, saat ini sedang dilakukan sejumlah pengerjaan tahap akhir. Di antaranya, pekerjaan beton, pemasangan plafond, pengecatan, pekerjaan pintu, jendala dan dinding alumunium serta pekerjaan taman.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperindagkop-UMKM) Provinsi Kaltara, Hartono menambahkan, selain pembangunan Toko Indonesia di Krayan, atas instruksi langsung Gubernur, juga akan dibangun Toko Indonesia di Pulau Sebatik yang rencananya dimulai pada 2020 mendatang.

“Untuk lahan sudah siap, masyarakat menghibahkan lahannya seluas 3.600 meter persegi untuk dibangun Toko Indonesia. Untuk perkiraan dana yang dibutuhkan sekitar Rp 11 miliar, dan akan diusulkan di APBD provinsi 2020,” urai Hartono.

Pembangunan Toko Indonesia, imbunya, digagas Gubernur atas dasar melihat tingginya disparitas harga kebutuhan pokok di wilayah perbatasan dengan daerah lain. Sehingga menjadi pertimbangan perlunya dibangun sebuah tempat yang menjual bahan kebutuhan pokok masyarakat, dengan harga yang terjangkau.

Untuk diketahui, kondisi geografis perbatasan yang jauh dari kota utama di Kaltara dibarengi dengan keterbatasan infrastruktur darat, yang hanya efektif melalui transformasi udara) menyebabkan harga kebutuhan sangat mahal.

Selama ini karena ketergantungan dengan barang Malaysia harga barang bisa mencapai rata-rata tiga kali lipat dari harga normal di pasar kota di Kaltara misalnya Nunukan, Tarakan atau Tanjung Selor. Sebagai upaya mengatasinya, selain membangun Toko Indonesia, Pemprov Kaltara juga memberikan bantuan melalui subsidi ongkos angkut (SOA) barang dan penumpang. (*/iik)