TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr H Irianto Lambrie mengaku telah memberikan persetujuan tertulis mengenai realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara 2020 untuk penguatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Dalam hal ini, bencana non alam pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19). Selain APBD, realokasi anggaran juga diberlakukan kepada Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima Kaltara tahun ini.
Dalam keterangannya kepada pers, Irianto mengaku hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. “Minggu (22/3) malam, saya bersama Sekprov H Suriansyah menggelar rapat membahas hal ini di Rumah Jabatan (Rumjab) Gubernur Kaltara.
Dan, sebagai Gubernur, saya memberikan persetujuan tertulis realokasi APBD 2020 sesuai arahan Presiden dan Mendagri serta menginstruksikan kepada Sekda/Ka BPBD/Kadis Kesehatan/Kadis PMD/Plt. Ka BPKAD/Ka Bappeda untuk segera menindaklanjuti semua kebijakan dan arahan Presiden dan para Menteri terkait,†tutur Gubernur yang ditemui di Tarakan, Senin (23/3) siang.
Teknis pelaksanaannya, seluruh anggaran yang direalokasi tersebut akan dikoordinasikan kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara. “Nanti anggaran yang direalokasi tersebut khususnya APBD, akan digunakan untuk pembelian alat pendeteksi suhu tubuh dan lainnya, tempat cuci tangan di area publik, obat-obatan, desinfektan, APD (Alat Pelindung Diri), dan lainnya,†jelas Irianto.
Sementara untuk DAK Fisik, akan dialokasikan untuk pembangunan tambahan kamar isolasi perawatan pasien COVID-19 di rumah sakit rujukan isolasi COVID-19 di Kaltara. “Di RSUD Tarakan, saya minta dilakukan penambahan kamar isolasi dari sebelumnya hanya 4 kamar. Juga akan dilakukan penambahan sesuai kebutuhan di RS rujukan isolasi pasien COVID-19 di Kaltara lainnya,†ungkap Gubernur.
DAK Fisik yang direalokasi juga akan digunakan untuk melengkapi kebutuhan penanganan isolasi pasien COVID-19 pada 1 RS rujukan tambahan di Kaltara. Yakni, RSUD Nunukan. “Sesuai arahan Menkes RI, akan ada penambahan RS rujukan isolasi pasien COVID-19 di kaltara, yakni RSUD Nunukan yang ditetapkan melalui SK Gubernur kaltara. RS rujukan ini untuk mengantisipasi kemungkinan penularan COVID-19 sebagai dampak kedatangan TKI yang dideportasi dari Tawau, Sabah, Malaysia,†beber Gubernur.
Selain itu, realokasi DAK Fisik juga akan dimanfaatkan untuk penyediaan peralatan kesehatan dan kelengkapan lainnya, termasuk penyediaan tenaga medis. “Kalau dikumpulkan, ada sekitar puluhan miliar DAK Fisik yang dapat direalokasikan,†ulas Irianto.
Sekaitan dengan realisasi realokasi anggaran tersebut, Senin (23/3) siang Gubernur juga melakukan kunjungan ke ruang isolasi perawatan COVID-19 di RSUD Tarakan.Tepatnya di ruang perawatan lama untuk pasien JKN-KIS Kelas III yang dimodifikasi untuk ruang isolasi perawatan pasien COVID-19 yang ditemukan di Kaltara. Kondisinya saat ini tengah dalam proses rehab dan renovasi sebagian ruangan agar memenuhi standar ruangan isolasi yang ditentukan.
Tak itu saja, pada kunjungan kerjanya ke Tarakan, Irianto juga melakukan live talkshow di RRI Tarakan untuk mensosialisasikan kewaspadaan dini dan pencegahan penyebaran COVID-19 di Kaltara, Senin (23/3) sore. Di kesempatan tersebut, Gubernur mengakui bahwa sampai saat ini belum ada pasien positif COVID-19 di Kaltara meski Kaltara dikepung oleh provinsi yang sudah terdeteksi pasien positifnya di daratan Kalimantan. Pun demikian, masyarakat diimbau untuk tetap waspada, tidak panik, dan mematuhi seluruh anjuran yang disampaikan Pemerintah Indonesia guna memutus rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia.(humas)
Discussion about this post