TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr H Irianto Lambrie bersama rombongan menyempatkan diri untuk meninjau pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Sekolah Ikatan Dinas Tahun 2020 dengan Menerapkan Protokol Covid-19 di Laboratorium CAT Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai ASN Tarakan-BKN, Kamis (23/7) sore.
Seleksi ini disertai 397 peserta dari seluruh Kaltara. Mereka, rata-rata adalah pelajar SLTA yang baru lulus tahun ini dan berniat meneruskan pendidikannya di sekolah kedinasan. Utamanya, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
“Raihlah kelulusan dengan baik. Caranya dengan belajar yang tekun, berkonsentrasi dan terus berdoa. Juga yang terpenting adalah meminta doa restu orangtua agar Tuhan Yang Maha Esa melapangkan niat baik kita,†kata Gubernur.
Untuk tahun ini, jatah calon praja IPDN yang diberikan kepada Kaltara sebanyak 15 orang. Ini lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya, yang sempat mencapai 34 orang. Namun, semua itu bukannya tanpa pertimbangan. Adalah persoalan biaya dan kapasitas asrama yang menjadi tolok ukur untuk pemberian jatah itu.
“Kepada peserta, saya berharap tetap kompetitif dan mengedepankan kejujuran. Yang patut diketahui, dalam penilaian seleksi seperti ini, biasanya capaian nilai akademis bukanlah yang utama. Namun, yang terpenting adalah karakter, sikap dan perilaku. Bahkan dari prosentasenya, penilaian karakter, sikap dan perilaku mendapatkan porsi 60 persen, sedangkan nilai akademis 40 persen,†jelas Irianto.
Seleksi ini sendiri bertujuan untuk mencari lulusan yang terbaik dan mewakili Kaltara. Untuk itu, siapapun yang lulus harus dapat membanggakan Kaltara baik dari segi akademis maupun sikap dan perilakunya.
“Selama didalam masa pendidikan 4 tahun di IPDN , saya berharap wakil Kaltara dapat menjadi ‘Orang Indonesia’ sesungguhnya. Manusia yang tidak membedakan seseorang berdasarkan suku, agama dan ras. Dan, setelah lulus dari IPDN, sedianya dapat menjadi kader pemerintahan yang baik, cerdas, berintegritas, taat dan setiap kepada pimpinan,†urai Gubernur.
Terkait pelaksanaan seleksi sendiri, saya pastikan Pemprov Kaltara tidak mentolerir aksi suap, nepotisme dan lainnya untuk membantu meluluskan peserta. Sebab, mulai dari seleksi awal hingga akhir, diawasi langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jadi kalau ada pejabat yang ikut campur dalam pengaturan kelulusan ini, dapat segera dilaporkan dan ditindak oleh KPK.(humas)
Discussion about this post