TANJUNG SELOR – Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Teguh Setyabudi meminta kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan langkah strategis untuk percepatan realisasi belanja APBD 2020.
Termasuk bagi OPD yang realisasinya masih sangat rendah, melakukan upaya yang luar biasa atau cara-cara luar biasa guna menggenjot realisasi kegiatan di OPD-nya.
Demikian disampaikan Pjs Ketua Umum Rapat Koordinasi dan Pengenalian Pembangunan Daerah Triwulan IV 2020, sekaligus evaluasi pengelolaan Covid-19 di Ruang Rapat Lantai I Kantor Gubernur Kaltara, Senin (26/10/2020).
Laporan dilaporkan oleh Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Denny Harianto, secara umum realisasi APBD 2020 per 26 Oktober, pendapatan sebesar Rp 2.070 triliun atau sekira 81,75 persen.
Dengan rincian, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 73 persen. Meliputi sektor pajak 63,80 persen, retribusi 70,34 persen dan pendapatan lain-lain asli daerah yang sah 97,10 persen. Selebihnya realisasi dana perimbangan 84,92 persen atau kurang lebih Rp 1,5 triliun dari pos pendapatan daerah pada APBD 2020 sebesar Rp 1,8 triliun lebih.
Selanjutnya realisasi belanja, disampaikan Denny, hingga 26 Oktober, belanja daerah melalui APBD 2020 telah teralisasi 63,51 persen atau kurang lebih Rp 1 triliun. “Pada jangka waktu yang sama tahun sebelumnya, realisasi belanja tahun ini (per 26 Oktober) masih lebih tinggi. Untuk diketahui, pada tahun lalu hingga 26 Oktober realisasinya 58 persen, â€terang Denny dalam laporannya.
Lebih rinci, meski secara rata-rata, realisasi belanja daerah sudah cukup baik, ada beberapa OPD yang kapaian realisasinya masih sangat rendah. Bahkan ada yang asih di bawah 30 persen. Di sisi lain, lanjutnya, ada sejumlah OPD yang mewujudkan belanjanya di atas 70 persen. Seperti di antaranya BPKAD yang mencapai 78,79 persen dan Dinas Kesehatan yang capaian realisasinya 70,70 persen.
Senada dengan Denny, juga dilaporkan oleh Plt Kepala Biro Pembangunan Sapi’i. Dia menyampaikan, sesuai data laporan yang diterimanya realisasi keuangan mencapai 63,51 persen. Sedang realisasi fisik mencapai 65,8 persen.
Dalam kesempatan itu, Sapi’i meminta kepada seluruh OPD untuk segera menyampaikan laporan laporan realisasi baik fisik maupun keuangannya kepada Biro Pembangunan. Hal ini penting dan tidak melihat realisasi kegiatan pembangunan yang dilakukan Pemprov Kaltara, sekaligus sebagai bahan evaluasi.
Menanggapi laporan tersebut, Pjs Gubernur sangat apresiasi atas kinerja jajaran Pemprov Kaltara. Hanya saja, Teguh meminta agar terus digenjot realisasi kegiatannya hanya pada akhir tahun nanti dapat dicapai sesuai target yang diinginkan.
Bagi OPD yang masih rendah termasuk realisasinya, Pjs Gubernur menekankan, untuk segera digenjot. Apalagi mengingat waktu hanya tersisa kurang dari 2 bulan. Diperlukan cara luar biasa atau cara luar biasa untuk melakukan percepatan.
“Silakan dikoordinasikan, jika ada selang-selang berita segera disampaikan, dan Ciptanya dicarikan solusi. Mengingat waktu yang tinggal satu setengah bulan lagi, harus kerja keras. Bahkan harus dengan cara-cara yang luar biasa, luar biasa. Dengan harapan, capaiannya nanti bisa sesuai target. Bahkan lebih, â€katanya.
EVALUASI PENANGANAN COVID-19
Di samping evaluasi terkait pembangunan, terutama realisasi APBD 2020, dalam kesempatan yang sama dibahas mengenai penanganan Covid-19 di Kaltara.
Pjs Gubernur menginginkan agar pembahasan dalam evaluasi penanganan Covid-19 dilakukan secara khusus dengan seluruh pemangku kepentingan terkaitnya.
“Soal handling covid, merupakan hal yang sangat serius. Bahkan di pusat setiap minggu dilakukan evaluasi. Di Kaltara saya begitu begitu. Lakukan evaluasi secara berkala, serta ambil langkah-langkah tepat dalam penanganannya, â€kata Pjs Gubernur.
Dalam kesempatan itu, dilaporkan realisasi anggaran penanganan Covid-19 dari APBD 2020. Untuk penanganan anggaran penanganan di Dinkes terealisasi 43,53 persen, kemudian di RSUD Tarakan 89,79 persen. Selanjutnya anggaran penanganan dampak ekonomi dari Rp 45 miliar, terealisasi 35,35 persen atau sekira Rp 11 miliar.
Pjs Gubernur berharap, OPD-OPD yang diberikan tanggung jawab penanganan Covid-19 bekerja lebih optimal. Apalagi setelah melihat realisasi anggaran yang digunakan yang masih minim.
“Kita melihat kasus COVID-19 di Kaltara masih cukup tinggi. Untuk itu, perlu ada langkah pencegahan yang lebih dimaksimalkan. Termasuk dalam penanganannya, â€kata Teguh.
Dalam upaya pencegahan, Teguh meminta sosialisasi ke masyarakat mengenai penerapan protokol kesehatan harus lebih digencarkan. (humas)
Discussion about this post