TANA TIDUNG – Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Tana Tidung (KTT) Hanafi menyebut, sektor pariwisata di Tana Tidung memiliki potensi untuk menyumbangkan Pendapat Asli Daerah (PAD). Pengelolaan obyek wisata ini, bisa meniru tetangga sebelah dari Kabupaten Malinau yang dinilai cukup berhasil mengembangkan sektor pariwisata.
“Yang jadi kendala pengembangan daerah wisata masalah lahan. Permasalahan ini yang dihadapai Kabupaten Malinau sama yang dialami KTT yaitu masuk hutan lindung, wilayah perusahaan. Salah satunya air terjun Semolon yang susah dikembangkan,” kata Ketua Komisi 3 DPRD KTT Hanafi saat diwawancarai Fokusborneo.com, Kamis (2/9/21).
Meskipun terkendala, dikatakan Hanafi masih ada obyek wisata alam lainnya yang bisa dikembangkan dan tidak terkendala lahan. Memang dalam pengembangan kawasan wisata, lahannya harus jelas karena anggaran digunakan merupakan dana negara.
“Kita kembangkan saja yang ada. Yang penting lahannya harus jelas, jadi bisa dibangun fan dikembangkan. Kalau lahannya gak jelas nanti masalah bisa jadi masalah hukum karena anggaran negara yang digunakan membangun ini kan harus ada pertanggungjawabannya,” jelas politisi PPP.
Dalam pengembang sektor wisata di KTT, dijelaskan Hanafi bisa berguru ke Kabupaten tetangga Malinau yang dinilai cukup berhasil mengembangkan obyek wisata. Sehingga sektor pariwisata bisa menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk KTT.
“Setelah dilakukan sharing dan diskusi, ternyata diketahui bahwa potensi pariwisata di Malinau ini sangat banyak dan besar terutama wisata alam dan budaya,” ujar Hanafi.
Lebih lanjut Hanafi menyampaikan cara pengelolaan pariwisata di Kabupaten Malinau, akan ditiru untuk diterapkan di KTT. Apalagi di KTT juga memiliki banyak wisata alam dan budaya.
“Kita akan buatkan Perda tentang retribusi daerah wisata sebagai dasar biar bisa menjadi tambahan kas daerah. Ini akan coba kami terapkan di KTT dalam mengembangkan obyek wisata unggulan agar bisa menambah PAD,” beber Hanafi.
Hanafi menambahkan, terdapat 6 Desa Wisata di Kabupaten Malinau, hanya 1 desa wisata yang menarik retribusi dengan memakai peraturan Desa (Perdes).
“Tetapi yang lebih diutamakan, peningkatan UMKM masyarakat Desa. Jadi dengan kunjungan wisatawan mereka beli makanan dan minuman, oleh-oleh produk unggulan yang dihasilkan masyarakat,” tutup Hanafi.(her/Nn)
