9 Parpol di KTT Menerima Bantuan Keuangan dari Pemda

TANA TIDUNG – Partai Politik Kabupaten Tana Tidung menerima bantuan keuangan (bankeu) dana Parpol dari Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

Bantuan parpol diberikan kepada 9 partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Tana Tidung.

Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Tana Tidung, Yunus Yalas berharap bantuan keuangan ini dapat dioptimalkan pemanfaatannya untuk masyarakat salah satunya pendidikan politik.

Ia memaparkan, ada tiga komponen pendidikan politik yang dimaksud. Pertama, peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kedua, peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketiga, peningkatan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Pemerintah telah mengatur ketentuan jika mayoritas dana Parpol diperuntukan bagi pendidikan politik. Parpol penerima dana parpol memiliki kewajiban untuk melaksanakan dan membuat laporan pertanggungjawabannya.

“Sebagian besar memang untuk pendidikan politik, 50 persen ke atas lah. Sisanya baru untuk operasional,” ujarnya saat ditemui fokusborneo.com di ruang kerjanya, Selasa (5/10/2021).

Lanjut dia, seyogianya ketentuan terbaru mengatur adanya penurunan porsi bankeu untuk pendidikan partai politik, yakni dari minimal 60 persen menjadi 51 persen saja.

“Jadi kalau aturan lama, ditekankan minimal 60 persen dialokasikan untuk pendidikan politik. Kalau sekarang, 50 persen plus 1 persen sudah bisa,” jelasnya.

Yunus memaparkan, ada sembilan parpol yang menerima bankeu pada periode 2019 – 2024. “Total jumlah bantuannya sekitar Rp800 juta itu secara keseluruhan. Nanti yang membedakan jumlah suara masing-masing parpol yang ada di DPRD,” kata Yunus.

Sementara itu, Bakesbangpol perdana di tahun ini mengelola mata anggaran bankeu parpol secara utuh. Sebelumnya, Bakesbangpol hanya berwenang di bagian penerimaan pengajuan proposal, verifikasi dan pemberkasan.

“Sesuai aturan baru, jadi mata anggarannya ditaruh di kita semua. Tahun ini perdana kita melaksanakan. Semua dapat berjalan dengan lancar,” pungkasnya. (her/Iik)