TANA TIDUNG – Dalam rangka peningkatan pengelolaan pariwisata di Kabupaten Tana Tidung, DPRD KTT melaksanakan kunjungan kerja di Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, Kaltim pada 28 Oktober 2021 lalu.
Kunjungan kerja ini bertujuan untuk mengetahui langsung tentang peranan pengelolaan pariwisata di masa pandemi Covid-19, yang nantinya dapat dijadikan gambaran pemerintah KTT untuk mengambil langkah kebijakan agar pariwisata di KTT semakin lebih baik kedepannya.
Kedatangan rombongan komisi gabungan DPRD KTT yang dipimpin langsung wakil ketua I Samoel dan Wakil Ketua 2 Yafur Alatas DPRD KTT ini disambut baik Camat Maratua dan jajaran.
“Pada kesempatan ini, saya juga sempat sharing dan bertanya terkait, sistem pengelolaan PAD terhadap wisata yang ada di Maratua. Dampak ekonomi terhadap masyarakat Maratua. Sistem pengelolaan BUMDES yang ada di setiap desa terhadap pariwisata dan cara menjaga dan pelestarian Tumbu karang yang ada di laut dan lainya,” jelas Samoel, Senin (1/11/2021).
Menurut camat pulau Maratua kurang lebih 2 tahun parawisata pulau Maratua mengalami penurunan karena pandemi sehingga perekonomian masyarakat juga ikut terdampak.
Pemerintah kabupaten Berau bersama-sama pihak kecamatan dibantu dengan stakeholder telah melaksanakan protokol keamanan ketertiban berdasarkan prosedur protokol kesehatan yang ramah lingkungan ini di beberapa daerah.
“Alhamdulillah kita berharap agar pandemi Covid-19 segera melandai. Karena pulau Maratua zona hijau kita berharap khususnya di Indonesia mudah-mudahan tahun 2022 kita berharap bahwa kita sudah normal kembali dan bisa beraktifitas sebagaimana biasanya,” terangnya.
Lebih lanjut, Samoel mengatakan keberhasilan pengelolaan pariwisata tidak lepas dari peran semua pihak bahkan provinsi dan masyarakat.
“Di sini, masyarakat Maratua meminta kepada pemerintah membuat Perda (peraturan daerah) terkait dengan penataan atau penetapan zona inti wilayah pariwisata, pemukiman, dan rencana pembangunan lainya,” katanya.
Dengan penataan tersebut, area wisata, pembangunan perumahan atau pendukung pariwisata sehingga dapat dibagi zonanya.
Dengan penataan yang baik, tentu tingkat kunjungan akan meningkat dan dampaknya ekonomi masyarakat juga bertambah selain itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga bertambah.
Agar masyarakat setempat tidak menjadi penonton, kegiatan perekonomian harus melibatkan masyarakat dengan membentuk badan usaha desa atau lainya.
“Bagaimana masyarakat tidak jadi penonton, nah ini tentu akan kita sampaikan ke Pemda KTT untuk menjadi acuan pengelolaan Pariwisata di KTT,” pungkasnya. (her/Iik)
