TANA TIDUNG – Keinginan PT. Inhutani meminta ganti rugi lahannya di daerah Tideng Pale kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Tana Tidung (KTT), menjadi perhatian DPRD KTT khususnya Komisi 1. Komisi 1 menyarankan, PT. Inhutani melihat regulasi terkait keinginannya tersebut.
Saran tersebut, disampaikan Wakil Ketua Komisi 1 DPRD KTT Hanafi. Menurutnya PT. Inhutani harusnya lebih bijak, karena statusnya sebagai salah satu BUMN.
“PT. Inhutani itu kan salah satu perusahaan BUMN, sama-sama menggunakan tanah negara masak sesama negara minta ganti rugi. Seharusnya tanah atau lahan yang dibangun Kantor dan fasilitas umum oleh Pemda KTT, dihibahkan saja bukan meminta ganti rugi atau sewa,” kata Hanafi.
Dijelaskan Hanafi, proses pelepasan aktiva tetap PT. Inhutani di Tideng Pale dengan Pemda, dimulai pada Tahun 2010. Bahkan dengan Pemda Tana Tidung telah melaksanakan pembangunan dengan menggunakan APBD KTT di atas Lahan Inhutani tersebut.
Bangunan yang berdiri dilahan PT. Inhutani, diantaranya sekolah terpadu, rumah sakit, gedung Dinas PU, ruang terbuka hijau dan stadion mini serta fasilitas umum lainnya. Dari total lahan inhutani 56 Ha tersebut, saat ini hampir sekitar 16 Ha telah dikuasai/okupasi dan digunakan oleh masyarakat.
“Soal ganti rugi tanah PT. Inhutani, Pemda Tana Tidung perlu dilihat dulu aturan dan regulasinya. Karena PT. Inhutani salah satu perusahaan BUMN dalam hal ini milik pemerintah, bagaimana mungkin pemerintah ganti rugi ke pemerintah. Ini perlu kita lihat regulasi atau peraturan perundangan-undangannya,” tutur Hanafi.
Ditambahkan Hanafi, bahwa Inhutani mulai tahun 2012 sudah tidak aktif melaksanakan kegiatan di KTT, baik secara operasional maupun manajemen perusahaan. Sedangkan lahan Inhutani, lokasinya berada di tengah ibu kota KTT dan jadi pusat kegiatan pemerintah daerah serta masyarakat.
“Soal ini Komisi 1 DPRD Tana Tidung akan segera berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN, supaya ada solusi untuk lahan yang dipakai pemerintah KTT. Sehingga permasalahan ini cepat selesai tidak berkepanjangan,” ujar Hanafi.
Sementara itu, perlu diketahui, PT . Inhutani meminta biaya sewa kepada Pemda Tana Tidung terhadap penggunaan lahan Inhutani di Tideng Pale. Beban biaya sewa dan ganti lahan pemindah tangan aktiva tetap, ditetapkan berdasarkan perhitungan PT. Inhutani yaitu sebesar Rp. 50.197.000.000 dan nilai sewa sebesar Rp. 1.995.200.000.(Her/Adv)
Discussion about this post