TARAKAN – Menindaklanjuti aksi demo ratusan pekerja 4 subkontraktor PT. Phoenix Resources International (PRI) pada tanggal 12 Oktober 2023, DPRD Kota Tarakan memanggil semua pihak terkait untuk dilakukan mediasi tuntutan pekerja.
Sayang dalam mediasi yang dilaksanakan di ruang rapat Kantor DPRD Kota Tarakan, Selasa (17/10/23), 4 subkontraktor terdiri dari PT Xinrui Internasional, PT Shandong Kaixin, PT Sang Jaya Indo (SJI), dan PT Mitra Agung Solusindo (MAS) justru tidak ada yang hadir.
Hal itu membuat kekecewaan Anggota DPRD Kota Tarakan terdiri dari gabungan Komisi 1 dan 2. Pertemuan ini, dipimpin Wakil Ketua 2 DPRD Kota Tarakan Yulius Dinandus.
Yulius Dinandus mengatakan pertemuan tersebut, dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Tarakan, Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Dinas Perindustrian dan Tenagakerja Kota Tarakan, PT. PRI selaku pemilik, serta perwakilan pekerja subkontraktor PT. PRI yang mengajukan tuntutan pada aksi demo.
Baca juga : Ratusan Pekerja Gelar Aksi Damai ke Kantor DPRD Tarakan, Tuntut Hak Karyawan Hingga TKA
Baca juga : Tingkatkan Kondusifitas Kamtib, Petugas Lapas Tarakan Razia Kamar Hunian dan Tes UrineÂ
“Dari hasil penelusuran yang kami lakukan, ternyata PT Phoenix ini merupakan owner dan kemudian mengambil PT. China Road and Bridge Contruction (CRBC) sebagai vendor. Lalu PT CRBC itu mensubkan lagi kepada 4 PT itu dan ternyata yang bermasalah 4 PT itu dengan pekerjanya dibawah,” kata Yulius.
Yulius menyampaikan untuk mediasi penyelesaian persoalan tuntutan pekerja, DPRD akan kembali mengundang semua pihak terkait. Harapannya 4 PT subkontraktor PT. PRI hadir, agar menemukan titik temu terhadap tuntutan yang diajukan pekerja.
“Kita sadar sepenuhnya semakin banyak investor datang lebih bagus, tetapi kita juga membantu mereka menyelesaikan masalah-masalah. Karena masalah ini terjadi dipihak subkontraktor atau ventor yang bawah dengan masyarakat kita, itu harus dituntaskan,” jelasnya.
Yulius berharap dalam pertemuan berikutnya, PT. Phoenix selaku penanggungjawab dalam hal manajerial bisa menekan 4 subkontraktor yang dibawanya masuk ke Kota Tarakan.
Baca juga : Relawan ABRI-1 Siap Menangkan Anies-Muhaimin di Kaltara
“Subkontraktor yang tidak hadir tidak ada alasan sama sekali. Meskipun PT Phoenix menyampaikan tidak ada hubungan dengan 4 subkontraktornya, tetapi dalam pertemuan itu saya mengatakan secara struktur dari atas gak mungkin mereka datang kalau tidak dibawa,” ujarnya.
Sementara itu, Penanggung Jawab Bidang Lingkungan PT. PRI Juwendi Jamal menegaskan bahwa persoalan pekerja, tidak ada kaitannya dengan PT. PRI. Sebab yang bertanggungjawab kepada 4 subkontraktor yaitu PT. Xinrui, PT. MAS, PT. SJI dan PT. Sandong adalah PT. CRBC sebagai kontraktor induk.
“Sebenarnya PT Phoenix sebagai owner nya yang memberikan pekerjaan kepada kontraktor yaitu PT. CRBC. Yang bermasalah sekarang bukan bagian dari kontraktornya, tapi subkontraktornya,” ungkapnya.
Beberapa tuntutan yang disampaikan pekerja yakni, terkait upah pekerja dibawah Upah Minimum Provinsi Kaltara (UMP) atau UMK Kota Tarakan, kemudian pemecatan sepihak kepada karyawan, dan memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang diduga melanggar peraturan perundangan – undangan.
Sabran salah satu perwakilan pekerja mengatakan, kedatangan para pekerja hanya menuntut hak sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku.
“Kami menuntut hak dan nasib karyawan, dimana adanya pemutusan kontrak kerja khususnya pekerja lokal dan digantikan dengan pekerja dari luar Tarakan,” ujarnya.
Tentu dengan adanya kebijakan tersebut, Sabran menilai ini akan menambah angka pengangguran di Tarakan, sedangkan tujuan berdirinya perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut, Ia mengungkapkan bahwa TKA yang dipekerjakan bukan tenaga teknis atau yang memiliki skill khusus tapi bekerja sebagai helper.
Baca juga : Atasi Masalah PPDB di Tarakan, Syamsuddin Arfah : Harus Ada SMAN Baru
Junaidi perwakilan pekerja lainnya menambahkan, yang menjadi tuntutan lain terkait dengan kontrak kerja yang tidak sesuai. Ditambah jam kerja yang terlalu panjang dan upah karyawan dibawah UMK serta tidak membayar uang lembur sesuai dengan UU ketenagakerjaan yang berlaku.
“Untuk itu kami mempertanyakan itu. Jika ada pemecatan sepihak maka akan memberikan dampak ke daerah juga. Kontrak yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Antara tenaga kerja harian lepas atau PKWT. Kalau aturan itu sudah jelas dengan 8 jam kerja. Yang 7 jam kerja juga ada. Kami bekerja di sana dari jam 6.30 sampai 18.00 itu isi kontrak,” bebernya.
Bukan hanya itu, lanjut Junaidi, upah yang dibayarkan dihitung upah harian sementara perjanjian bukan harian. Harusnya, upah sesuai dengan UMK jika membahas PKWT.
Sekali lagi Yulius menegaskan bahwa pertemuan ini sifatnya mediasi demi perbaikan-perbaikan belum pemeriksaan. Apabila Disnakertrans Provinsi Kaltara turun bisa jadi pemeriksaan.
“Kami upayakan pertemuan lanjutan dilakukan bulan ini. Seharusnya mereka (subkontraktor) datang mempekerjakan orang, wajib dong datang melapor ke pemerintah setempat selaku pengambil kewenangan paling tidak orang yang mereka pekerjaan tahu berapa jumlahnya supaya tujuan pemerintah hadir untuk melindungi dan menjaga mereka,” terangnya.(Mt)
Discussion about this post