Pilar Keempat Demokrasi, Ketua PWI Kaltim: Secara Ideologi Sejalan dengan Gubernur

SAMARINDA – Silaturahmi Media dan Sharing Session Kaltim Menuju Generasi Emas yang diinisiasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Kaltim, digelar di Gedung Olah Bebaya Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Senin (7/4/2025).

Gubernur Kaltim H Rudy Mas’ud menyampaikan bahwa media merupakan pilar keempat demokrasi, dan mitra strategis pemerintah dalam mempublikasikan program pembangunan untuk bisa sampai ditengah masyarakat.

Gubernur Rudy berharap kepada media atau awak pers sebagai pilar demokrasi bukan meretakkan persatuan dan kesatuan tetapi mempererat persatuan dan kesatuan bangsa.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kaltim, Abdurrahman Amin, mengungkapkan apa yang disampaikan Gubernur Rudy Mas’ud sejalan dengan ideologi PWI sebagai organisasi wartawan dan wadah bagi wartawan untuk bersatu memperjuangkan kemerdekaan pers.

“Secara ideologi PWI ini kan I-nya adalah Indonesia. Jadi PWI hadir untuk membela kepentingan negara, membela kepentingan bangsa. Secara ideologi kita sejalan dengan yang sudah diimbau oleh gubernur, itu pas aja. Tinggal bagaimana nanti wartawan secara individu ataupun media secara kelembagaan itu kan punya visi misi,” ungkap Rahman sapaan akrabnya.

Rahman menjelaskan salah satu visi misi yang utama dari media di era teknologi sekarang ini bukan hanya sekedar menyampaikan informasi, bukan cuma memberikan kritikan dalam bentuk check and balance. Yang lebih penting dari itu ditengah arus informasi yang sangat luas saat ini, adalah bagaimana peran media itu mampu mengedukasi, mampu memberikan knowledge yang baru terhadap pembaca.

“Nah peran ini yang harus dilakukan oleh media-media mainstream. Kenapa? Karena mereka punya akses. Mereka punya wartawan yang sudah dibekali keterampilan untuk menggali informasi. Sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat itu benar-benar valid, benar-benar dalam sehingga itu bukan sekadar menjadikan sumber informasi tapi juga mencerahkan,” jelasnya.

“Kontrol sosial harus terus dilaksanakan. Karena media itu atasannya adalah satu, atasannya adalah publik. Yaitu kepentingan masyarakat luas,” pungkas Rahman. (*/adpimprovkaltim)