TANJUNG REDEB – Rapat Koordinasi Berau Menuju Kabupaten Layak Disabilitas dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) bersama instansi terkait di Ruang Rapat Kakaban Setda Berau, Senin (19/5/2025).
Dengan tema Melalui Kesepahaman Bersama Menyelaraskan Strategi Mewujudkan Perlindungan Khusus Anak yang Inklusi, rapat ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen pemerintah daerah, dalam membangun lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas.
Staff Ahli Bidang Pemerintahan, Polhum, dan Kesra Berau, Drs. Warji, membuka acara ini secara resmi mewakili Wakil Bupati Berau. Ia menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam membangun Berau sebagai kabupaten yang ramah dan inklusif bagi penyandang disabilitas, terutama anak-anak.
“Kerja sama lintas sektor sangat penting dalam membangun lingkungan yang inklusif,” kata Warji.
“Rapat koordinasi ini merupakan langkah awal yang penting dalam menyatukan visi dan menyusun strategi bersama agar Kabupaten Berau dapat mewujudkan diri sebagai Kabupaten Layak Disabilitas,” lanjutnyam
Ia menambahkan, melalui pembangunan yang inklusif bagi penyandang disabilitas selanjutnya akan menciptakan kabupaten yang tidak hanya menghargai keberagaman.
“Tetapi juga memberikan ruang dan kesempatan yang sama bagi setiap warganya untuk berkembang dan berkontribusi,” tandasnya.
Kepala DPPKBPPPA Kabupaten Berau, Rabiatul Islamiah yang memimpin rapat koordinasi ini turut menyampaikan penegasannya.
Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk membangun kesepahaman bersama dalam menyusun kebijakan dan program perlindungan khusus anak yang inklusi di Kabupaten Berau.
“Kami ingin memastikan semua anak, tanpa terkecuali, dapat menikmati hak-haknya secara penuh,” jelas Rabiatul.
Menurutnya, strategi dan sinergi antar-stakeholder sangat diperlukan agar program yang disusun benar-benar menyentuh kebutuhan di lapangan,” tambah Rabiatul.
“Komitmen kami untuk menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang semua anak, khususnya mereka yang memerlukan perlindungan khusus,” pungkasnya.
Rapat ini dihadiri perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), organisasi penyandang disabilitas, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, serta pemerhati anak dan perempuan.
Melalui koordinasi yang dibangun, Pemerintah Kabupaten Berau menunjukkan komitmen untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi semua warga, terutama penyandang disabilitas.
“Dengan rapat ini kita harapkan lahirnya sinergi dan kolaborasi yang kuat antar perangkat daerah, lembaga, dan seluruh pemangku kepentingan,” harapnya. (*)
Discussion about this post