JAKARTA – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyerahkan langsung Penganugerahan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Awards 2025, di Gedung Serbaguna Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Jumat (23/5/2025).
Kota Tarakan mendapatkan undangan sebagai nominasi pada tahun ini, namun belum berhasil memboyong SPM Award. Khairul sebagai kepala daerah mendapatkan undangan langsung untuk hadir di malam penganugerahan sebagai salah satu nominasi kategori pemenang.
Wali Kota Tarakan, Khairul, yang turut hadir dalam acara tersebut, memberikan apresiasi kepada daerah lain yang berhasil meraih penghargaan.
“Saya menghadiri undangan dari Kementerian Dalam Negeri, dalam rangka pengarahan dan juga menyaksikan penyerahan SPM Award. Tahun ini Tarakan belum memperoleh yang terbaik, tapi sebenarnya kita sudah cukup baik,” ujarnya.
Ia menyebutkan, dalam penilaian untuk SPM tahun 2025 ini, Tarakan tertinggal poin sehingga tidak bisa mendapatkan angka 100 untuk memenangkan nominasi.
“Kekurangan saya lihat kan tinggal poin ya. Mungkin sekitar 3 poin. Mudah-mudahan tahun depan ini bisa ditingkatkan supaya bisa mencapai angka 100, sehingga Tarakan juga tahun depan bisa mendapatkan SPM Award,” kata Khairul lagi.
Khairul berharap, dengan peningkatan kinerja dan efisiensi anggaran, Tarakan dapat mencapai target SPM Award di tahun depan.
“Ini sebenarnya SPM Awardnya tidak terlalu penting, tetapi memang karena para peraih penghargaan ini biasanya mendapatkan insentif dan insentif daerah, dan itulah sebenarnya yang kita harapkan. Kita kejar ini supaya bisa meningkatkan APBD Kota Tarakan tahun-tahun depan,” tambah Khairul.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, meminta kepada kepala daerah di Indonesia untuk melakukan terobosan-terobosan dalam akselerasi pembangunan di daerah, terutama untuk SPM enam pelayanan dasar bagi masyarakat.
Ia tegaskan, daerah harus berani membuat terobosan termasuk menyusun efisiensi anggaran yang dialihkan untuk menjadikan enam pelayanan dasar sebagai program prioritas pembangunan
“Kepada semua kepala daerah agar berani untuk tidak sekadar hanya mengalokasikan anggaran dan membuat program terkait enam pelayanan dasar, tetapi paling penting adalah outputnya,” kata Mendagri. (*/saf)
