TARAKAN, Fokusborneo.com– Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 2025 akhirnya melahirkan sosok pemimpin baru. Wartawan senior yang akrab disapa Cak Munir atau Akhmad Munir, resmi terpilih sebagai Ketua Umum PWI Pusat periode 2025–2030.
Kongres digelar di Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada 29–30 Agustus 2025.
Dari total 87 peserta penuh yang memiliki hak suara, sebanyak 52 suara sah mengantarkan Cak Munir duduk di kursi tertinggi PWI Pusat.
PWI Kaltara dan Gejolak Internal
Di balik kemenangan Cak Munir, terdapat cerita panjang dari PWI Kalimantan Utara (Kaltara) yang turut memberi warna dalam kongres. Meski kepengurusan tengah dilanda gejolak, mayoritas pengurus dan anggota PWI Kaltara justru sepakat penuh mendukung Cak Munir.
Sementara itu, Ketua PWI Kaltara, Nicky Saputra Novianto, memilih sikap berbeda. Dalam rapat pleno yang digelar 21 Agustus 2025, Nicky tetap keukuh mendukung kandidat lain, Hendry Ch. Bangun.
Bahkan, ia mengabaikan keputusan pleno dan menyebut bahwa pemilihan Ketua Umum PWI Pusat adalah hak prerogatif ketua provinsi.
Langkah sepihak ini memicu gelombang penolakan. Para pengurus dan anggota PWI Kaltara segera menggelar rapat di berbagai daerah. PWI Tarakan (22 Agustus), PWI Nunukan (23 Agustus), dan PWI Bulungan (24 Agustus) secara serentak melayangkan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Nicky.
Seluruh anggota sepakat menghilangkan gap dan ego masing-masing, bersatu demi menyelamatkan marwah organisasi. Keputusan bulat ini menjadi bukti, PWI Kaltara menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi.
Mosi Tidak Percaya dan Mandat Baru
Situasi memanas semakin tajam ketika pada 26 Agustus, PWI Kaltara kembali menggelar rapat pleno untuk menindaklanjuti mosi tidak percaya.
Hasil pleno tersebut kemudian diserahkan kepada Dewan Kehormatan (DK) PWI Kaltara pada 28 Agustus. DK pun mengirimkan surat undangan permainan klarifikasi kepada Nicky Saputra.
Agar suara PWI Kaltara tetap terwakili, lahirlah mandat baru yang ditandatangani Sekjen PWI Kaltara dan DK PWI Kaltara.
Mandat tersebut menunjuk Ketua PWI Tarakan, Muhammad Rizal, serta Ketua SIWO Kaltara, Eliazar Simon, untuk membawa amanat anggota ke Kongres Persatuan.
Namun perjuangan keduanya tak berjalan mulus. Setelah berbagai dinamika pra-kongres, keduanya baru mendapatkan ID Card pada Jumat malam (29/8/2025). Sayangnya, bukan sebagai peserta penuh dalam proses pemungutan suara pada Sabtu (30/8/2025).
“Kami sudah berusaha memperjuangkan hak suara dengan menyampaikan intrupsi sebelum pembacaan tatib. Tapi Steering Committee tetap berpendapat bahwa ketua provinsi memiliki hak prerogatif masuk bilik suara, meski kami sudah melampirkan mosi tidak percaya serta mandat sah dari Sekjen dan DK,” ungkap Eliazar Simon.
Nada kecewa juga disampaikan Muhammad Rizal. “Setelah menyampaikan intrupsi, kami justru diminta keluar dari forum karena dianggap bukan peserta penuh. Padahal jelas ini bertentangan dengan PD/PRT. Kongres seharusnya dijalankan dengan sah dan demokratis,” tegasnya.
Akhir Manis: Kemenangan Cak Munir
Meski amanat suara PWI Kaltara tidak sepenuhnya tersampaikan, perjuangan panjang akhirnya berbuah manis. Hasil akhir menunjukkan Cak Munir meraih kemenangan telak.
“Meski penuh rintangan, endingnya kemenangan sudah di tangan dan siap kita bawa pulang. Ini kemenangan seluruh insan pers, bukan hanya Cak Munir,” tandas Sekretaris PWI Kaltara, Aswar Halim.
Dengan terpilihnya Cak Munir sebagai Ketua Umum PWI Pusat, harapan besar kini tertuju pada upaya rekonsiliasi dan penyatuan kembali PWI dalam satu misi yang sama. PWI Kaltara pun menegaskan, meski tanpa figur ketua definitif, mereka akan tetap berada di garis depan menjaga marwah organisasi. (hmspwikaltara)
Discussion about this post