BALIKPAPAN, Fokusborneo.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan terus menyiapkan langkah besar dalam memperkuat sistem pangan dan distribusi komoditas di daerah.
Melalui kerja sama dengan DPRD dan Universitas Gadjah Mada (UGM), pemerintah daerah kini mematangkan pembangunan Pasar Induk Balikpapan, proyek strategis yang dirancang menjadi pusat logistik modern dan tulang punggung ketahanan pangan untuk Kalimantan bagian timur.
Pertemuan teknis bersama DPRD dan tim ahli UGM yang digelar pekan ini membahas hasil kajian akademik terkait desain konseptual dan kebutuhan sistem distribusi yang efisien. Kajian tersebut menjadi dasar penyusunan master plan pembangunan pasar induk, yang kini tengah dirancang oleh Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Balikpapan.
Kepala Disdag Kota Balikpapan, Haemusri Umar, menjelaskan bahwa penyelarasan antara hasil kajian akademik dan master plan daerah merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh proses perencanaan berjalan selaras dan terukur.
“Kami ingin pembangunan ini tidak hanya sebatas proyek infrastruktur, tapi juga bagian dari strategi besar membangun ketahanan pangan kota. Kajian dari UGM memberikan panduan akademik, sementara kami fokus pada implementasi di lapangan agar hasilnya konkret,” ujarnya, Kamis (9/10/2025).
Menurutnya, proyek ini akan berdiri di atas lahan lebih dari sembilan hektare, dan akan dilengkapi berbagai fasilitas logistik pendukung seperti gudang penyimpanan komoditas, area bongkar muat terintegrasi, serta jalur distribusi yang langsung terhubung dengan pelabuhan utama.
“Pasar induk ini nantinya akan menjadi pusat distribusi utama seluruh komoditas pangan dan hortikultura. Semua arus barang masuk dan keluar akan dipusatkan di sini agar rantai pasok lebih singkat, efisien, dan bisa menekan biaya logistik,” tambahnya.
Haemusri juga menyebutkan bahwa pihaknya tengah menyusun mekanisme pengaturan aktivitas logistik agar tidak mengganggu arus lalu lintas kota. Salah satu gagasan yang kini diformulasikan adalah pemusatan seluruh aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Peti Kemas Kariangau, menggantikan peran beberapa pelabuhan kecil yang selama ini masih digunakan distributor.
“Kalau aktivitas bongkar muat dipusatkan di Kariangau, tidak ada lagi truk besar yang melintas di tengah kota. Ini juga bentuk dukungan terhadap kebijakan pembatasan kendaraan berat di siang hari. Jadi, dari pelabuhan, barang langsung ke pasar induk tanpa menimbulkan kemacetan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Haemusri menerangkan seluruh distributor akan diarahkan untuk menyewa gudang resmi di kawasan pasar induk. Langkah ini tidak hanya menertibkan sistem logistik, tetapi juga berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi dan sewa fasilitas.
“Semua komoditas yang masuk akan melewati satu pintu, yaitu pasar induk. Dari situ, distribusi ke pasar-pasar tradisional dilakukan secara terencana dan diawasi. Konsep ini akan menjadikan sistem pangan kita lebih tertib, transparan, dan efisien,” ungkapnya.
Pemerintah berharap pasar induk ini bukan hanya menjadi tempat transaksi grosir, melainkan juga kawasan ekonomi baru yang menumbuhkan aktivitas usaha masyarakat, mulai dari transportasi, jasa logistik, hingga pengolahan produk pangan lokal.
“Pasar induk ini menjadi backbone sistem pangan Balikpapan. Selain memperkuat distribusi, kawasan ini juga akan membuka banyak peluang kerja baru dan menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar,” tuturnya.
Haemusri menekankan pembangunan pasar induk akan diarahkan dengan prinsip keberlanjutan dan efisiensi tata ruang. Semua desain infrastruktur mengacu pada konsep ramah lingkungan serta memperhatikan potensi pengembangan kawasan penyangga ekonomi di sekitar Kariangau.
“Kita belajar dari kota besar lain yang sukses membangun pasar induk modern. Tantangan logistik ke depan bukan sekadar soal tempat, tapi soal bagaimana kita mengelola sistemnya agar tangguh dan adaptif terhadap perubahan pasar,” katanya.
Ia juga menambahkan, keberadaan Pasar Induk Balikpapan diharapkan menjadi solusi terhadap permasalahan klasik terkait lonjakan harga bahan pokok akibat distribusi yang panjang dan tidak teratur. Dengan sistem yang lebih tertata, pemerintah optimistis harga pangan bisa lebih stabil.
“Kalau distribusi rapi, rantai pasok pendek, otomatis harga bisa lebih terkendali. Ini juga membantu masyarakat kecil agar tidak terbebani lonjakan harga,” pungkasnya. (*)
Discussion about this post