BALIKPAPAN, Fokusborneo.com — Transparansi kinerja pemerintahan di Balikpapan memasuki babak baru. Pemerintah Kota meluncurkan Aplikasi REAKSI (Realisasi Akuntabilitas Kinerja Secara Integratif), inovasi digital yang memungkinkan publik mengakses dan memantau capaian kinerja setiap organisasi perangkat daerah (OPD) secara langsung.
Peluncuran sistem ini menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data dan keterbukaan informasi publik. Melalui REAKSI, seluruh aktivitas pembangunan daerah kini dapat dipantau secara transparan oleh masyarakat, mulai dari tahap perencanaan hingga hasil capaian program di lapangan.
Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Muhaimin, menjelaskan aplikasi ini mulai dikembangkan sejak 2024 sebagai alat evaluasi internal antarperangkat daerah.
Setelah melalui penyempurnaan sistem dan verifikasi data, pada tahun 2025 aksesnya dibuka untuk publik agar masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah secara objektif dan terukur.
“REAKSI menjadi wadah terbuka bagi masyarakat untuk mengetahui sejauh mana program pembangunan berjalan. Semua data kinerja perangkat daerah ditampilkan secara real time berdasarkan indikator yang terukur,” ungkap Muhaimin, Senin (3/11/2025).
Aplikasi REAKSI memuat beragam informasi tentang indikator pembangunan daerah, capaian target, serta nilai reformasi birokrasi dari masing-masing OPD.
Setiap pengguna dapat melihat hasil evaluasi pelaksanaan program melalui tampilan yang mudah dipahami, lengkap dengan pembaruan data secara berkala.
“Contohnya, pada sektor kesehatan tercatat angka harapan hidup warga Balikpapan sudah mencapai 74,5 tahun. Sedangkan di bidang pendidikan, indikator harapan lama sekolah berada pada 14,16 tahun,” jelasnya.
Selain menampilkan data sektoral, sistem ini juga terintegrasi dengan indikator pembangunan strategis daerah, seperti capaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), indeks pelayanan publik, serta progres infrastruktur.
REAKSI disusun berdasarkan arah pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJPD 2005–2025 dan RPJMD 2020–2025, serta menjadi landasan utama bagi penyusunan RPJPD 2025–2029.
Menurut Muhaimin, periode ini menjadi masa transisi penting dalam menentukan arah pembangunan jangka panjang kota.
“Tahun 2025 merupakan momentum penyesuaian antara RPJPD sebelumnya dengan rencana pembangunan lima tahun berikutnya. Data yang tersaji dalam REAKSI akan menjadi dasar penyusunan kebijakan berbasis hasil dan bukti,” ujarnya.
Ia menambahkan, keterbukaan informasi kinerja pemerintah melalui REAKSI diharapkan mendorong partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan serta menjaga kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Masyarakat dapat ikut mengawasi, menilai, bahkan memberikan saran terhadap capaian kinerja daerah. Transparansi ini diharapkan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tutur Muhaimin.
Melalui Aplikasi REAKSI, pihaknya memberikan arah baru menuju birokrasi modern yang berbasis data, terbuka terhadap pengawasan, serta berorientasi pada hasil.
“Sistem ini diharapkan menjadi cerminan tata kelola pemerintahan yang transparan, terukur, dan berintegritas di tingkat daerah,” tegasnya. (*)
Discussion about this post