BALIKPAPAN, Fokusborneo.com — Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan menggelar Rapat Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) di kantor DP3AKB pada Jumat (7/11/2025).
Kegiatan tersebut dipimpin Plt Kepala DP3AKB, Nursyamsiarni D. Larose, dan dihadiri oleh perwakilan dari lintas perangkat daerah, organisasi masyarakat, serta forum anak Kota Balikpapan.
Rapat kali ini berfokus pada Klaster 3: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Anak, yang menjadi salah satu indikator penting dalam pencapaian Kota Layak Anak. Klaster ini mencakup berbagai aspek mulai dari kesehatan ibu dan anak, status gizi, imunisasi, akses air bersih, hingga lingkungan sehat yang mendukung tumbuh kembang anak.
Dalam pemaparannya, Nursyamsiarni menyampaikan kondisi kesehatan anak menjadi perhatian serius pemerintah kota, terutama terkait penurunan angka stunting dan peningkatan akses pelayanan ramah anak di fasilitas kesehatan.
“Kesehatan anak adalah fondasi masa depan bangsa. Pemerintah terus berupaya menurunkan stunting dengan memperkuat layanan gizi dan edukasi bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut data SSGI (Survei Status Gizi Indonesia) tahun 2024, prevalensi stunting di Kota Balikpapan masih berada pada angka 24,8 persen. Meski menunjukkan tren penurunan dari tahun sebelumnya yang berada di atas 26 persen, angka tersebut masih perlu terus ditekan melalui sinergi lintas sektor, baik di bidang kesehatan, pendidikan, maupun peran keluarga.
“Pencegahan stunting tidak bisa dilakukan satu dinas saja. Semua harus bergerak bersama, termasuk masyarakat, karena yang paling penting adalah kesadaran keluarga dalam memenuhi gizi anak sejak dini,” tambah Nursyamsiarni.
Selain itu, Balikpapan juga mencatat prestasi membanggakan dalam penyediaan Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP). Pada tahun 2023, UPTD Puskesmas Mekar Sari berhasil meraih penghargaan PRAP Terstandardisasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Capaian ini, menurut Nursyamsiarni, menunjukkan komitmen kuat Pemkot Balikpapan dalam menghadirkan fasilitas kesehatan yang aman, inklusif, dan ramah anak.
“Pelayanan ramah anak bukan hanya soal fasilitas fisik. Itu juga soal bagaimana tenaga kesehatan memberikan pelayanan dengan empati dan menghormati hak-hak anak. Ini yang terus kami dorong di seluruh puskesmas,” jelasnya.
Pemerintah Kota Balikpapan juga terus memperkuat kebijakan Kawasan Sehat Tanpa Rokok (KTR) sebagai bagian dari strategi kesehatan masyarakat. Sebagai bentuk keseriusan, pemerintah tidak lagi menerbitkan izin reklame rokok di seluruh wilayah kota, termasuk di jalan-jalan utama dan kawasan publik. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan terbebas dari paparan rokok bagi anak-anak dan remaja.
Selain itu, persentase persalinan di fasilitas kesehatan mencapai 98,8 persen, menandakan bahwa hampir seluruh ibu di Balikpapan telah mendapatkan layanan kesehatan yang aman dan memadai saat melahirkan. Nursyamsiarni menyebut, capaian ini tidak terlepas dari kerja sama antara tenaga medis, kader posyandu, serta dukungan masyarakat yang semakin memahami pentingnya melahirkan di fasilitas kesehatan.
“Kesadaran masyarakat sudah jauh meningkat. Sekarang hampir semua ibu memilih melahirkan di fasilitas kesehatan. Ini langkah besar untuk memastikan keselamatan ibu dan bayi,” katanya.
Melalui rapat ini, DP3AKB menegaskan komitmen bersama untuk terus memperkuat program kesehatan dasar dan kesejahteraan anak agar Kota Balikpapan dapat mempertahankan predikatnya sebagai Kota Layak Anak sekaligus menjadi kota yang benar-benar ramah, aman, dan sehat bagi tumbuh kembang generasi penerus.
“Balikpapan punya potensi besar untuk menjadi kota yang benar-benar ramah anak. Dengan kerja sama semua pihak, kami optimistis anak-anak kita bisa tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia,” tutup Nursyamsiarni. (oc)
Discussion about this post