TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com – Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di era digital menjadi keharusan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Hal ini dikatakan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) Kaltara Dr. H. Iskandar, S.IP., M.Si., dalam kegiatan Sosialisasi Manajemen Aset SPBE Provinsi Kaltara Tahun 2025, digelar di Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (17/12).
“Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) seperti server, perangkat jaringan, perangkat lunak hingga pusat data merupakan motor penggerak utama layanan digital pemerintah,” ucap Iskandar
Menurutnya tanpa manajemen aset TIK yang baik dan tepat maka pemerintah daerah berpotensi menghadapi berbagai risiko dimulai dari inefisiensi anggaran, kerentanan keamanan siber hingga hambatan dalam integrasi sistem layanan pemerintahan.
Iskandar menyebutkan sosialisasi ini menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh aset TIK milik pemerintah daerah dapat terdata secara akurat, guna menjamin keberlanjutan operasional SPBE.
Ia berharap melalui penerapan manajemen aset SPBE ini dapat meningkatkan pemahaman seluruh peserta terkait regulasi, standar dan praktik terbaik dalam pengelolaan aset SPBE.
“Diharapkan terwujud harmonisasi data agar terdapat kesamaan persepsi dan metode pendataan aset TIK di seluruh perangkat daerah,” ujarnya.
Lebih jauh, Iskandar mendorong impelementasi manajemen aset SPBE tersebut agar dapat ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana aksi yang jelas dan terukur di masing-masing unit kerja.
Selain itu, kegiatan ini dinilai sebagai langkah nyata dalam perbaikan tata kelola aset TIK secara berkelanjutan.
“Mari jadikan momentum ini sebagai langkah awal untuk menata kembali infrastruktur TIK kita menjadikan lebih tertib, efisien dan kokoh dalam mendukung visi pembangunan Kaltara yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan,” pungkasnya. (dkisp)
Discussion about this post