TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com – Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Bulungan. Salah satunya melalui penjajakan kerja sama dengan Universitas Widya Gama Mahakam (UWGM) Samarinda yang menawarkan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi aparatur sipil negara (ASN).
Tawaran tersebut disampaikan dalam agenda silaturahmi dan pemaparan yang berlangsung di Ruang Kelas Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Bulungan, Jalan Agathis, Tanjung Selor, Jumat (24/7). Pertemuan dihadiri Bupati Bulungan Syarwani beserta jajaran perangkat daerah.
Program RPL memungkinkan pengalaman kerja dan kompetensi ASN diakui sebagai bagian dari proses pembelajaran sehingga masa studi dapat ditempuh lebih singkat, sekitar tiga hingga empat semester.
Bupati Bulungan Syarwani mengungkapkan, program tersebut sejalan dengan kebutuhan daerah dalam meningkatkan kompetensi aparatur. Saat ini, Pemkab Bulungan memiliki sekitar 5.000 ASN yang terdiri atas PNS dan PPPK, dengan mayoritas bertugas di sektor pendidikan dan kesehatan.
Hasil pemetaan BKPSDM pada 2024 menunjukkan masih ada lebih dari 500 pegawai yang belum memiliki kualifikasi pendidikan diploma maupun sarjana. Sebagian besar merupakan tenaga teknis umum yang masih berpeluang meningkatkan jenjang pendidikannya.
Menurutnya, peningkatan kualifikasi akademik menjadi kebutuhan karena sejumlah jabatan kini mensyaratkan pendidikan minimal sarjana. Jabatan lurah, misalnya, hanya dapat diisi oleh ASN yang telah menyandang gelar S1.
“ASN yang masih berada pada usia produktif akan menjadi prioritas agar ilmu yang diperoleh nantinya dapat dimanfaatkan lebih lama untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Skema RPL dinilai lebih efektif dibandingkan tugas belajar reguler karena waktu tempuh pendidikan lebih singkat. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat mengurangi risiko kehilangan SDM setelah lulus akibat mutasi ke daerah lain.
Di sisi lain, Pemkab Bulungan juga memetakan kebutuhan tenaga profesional di sejumlah bidang strategis. Kebutuhan tersebut meliputi sarjana hukum, tenaga akuntansi pemerintahan dan pengelolaan aset, hingga tenaga teknis di bidang pekerjaan umum.
Pemerintah menargetkan setiap perangkat daerah, kecamatan, dan kelurahan memiliki setidaknya satu sarjana hukum guna memperkuat kualitas penyusunan produk hukum serta meminimalkan potensi persoalan administratif.
Pada sektor keuangan, keberadaan tenaga ahli di bidang akuntansi pemerintahan dan penilaian aset dinilai penting untuk mempercepat inventarisasi aset daerah secara mandiri. Sementara di bidang infrastruktur, Bulungan masih membutuhkan tenaga ahli, termasuk teknik lanskap, untuk mendukung pembangunan yang semakin berkembang.
Selain bidang pendidikan, UWGM juga menawarkan kolaborasi dalam penelitian dan kajian akademik guna membantu penyelesaian berbagai persoalan daerah.
Dua isu yang menjadi perhatian adalah penyelesaian konflik plasma perkebunan kelapa sawit serta pengembangan formulasi pakan ternak berbasis bahan baku lokal. Pemerintah daerah menilai dukungan kalangan akademisi akan menjadi nilai tambah dalam mencari solusi yang berbasis data dan kajian ilmiah.
Menanggapi tawaran tersebut, Pemkab Bulungan menyatakan akan melakukan pembahasan lanjutan bersama BKPSDM dan perangkat daerah terkait untuk menyusun bentuk kerja sama yang paling sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah, baik dalam peningkatan kualitas ASN maupun penguatan riset terapan.(**)
Discussion about this post