TARAKAN, Fokusborneo.com –Upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Utara dinilai perlu dimulai dari titik paling dekat dengan potensi munculnya api, yakni desa.
Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia (TMI) Kaltara, Jufri Budiman, S.Pd., M.M., mendorong pemerintah daerah membangun sistem kesiapsiagaan yang membuat masyarakat desa tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi ikut menjadi bagian penting dalam mendeteksi dan mencegah Karhutla.
Menurut Jufri, masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sekitar kawasan rawan memiliki posisi strategis untuk mengetahui lebih awal jika muncul asap, api maupun kondisi lingkungan yang berpotensi memicu kebakaran.
“Kalau masyarakat desa kita libatkan sejak awal, pemerintah akan jauh lebih cepat mendapatkan informasi ketika muncul asap atau titik api,” ujar Jufri.
Ia menilai kecepatan informasi menjadi salah satu kunci dalam pengendalian Karhutla. Titik api yang masih kecil akan lebih mudah ditangani dibandingkan kebakaran yang sudah menjalar ke area yang lebih luas.
Karena itu, Jufri meminta Pemprov Kaltara bersama pemerintah kabupaten dan kota menyusun pola kesiapsiagaan yang terhubung mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan hingga desa.
Desa Perlu Punya Sistem Siaga
Jufri mengusulkan agar desa yang masuk kawasan rawan Karhutla memiliki tim siaga dengan tugas yang jelas.
Tim tersebut tidak harus berdiri sendiri, tetapi dapat menggabungkan unsur pemerintah desa, kelompok tani, masyarakat peduli api, pemuda dan tokoh masyarakat.
Mereka dapat dibekali kemampuan dasar untuk melakukan pemantauan, menyampaikan laporan dan melakukan tindakan awal sesuai kapasitas sebelum bantuan dari petugas terkait tiba.
“Jangan kita melihat masyarakat hanya sebagai objek. Masyarakat harus menjadi bagian dari sistem pencegahan,” tegasnya.
Selain sumber daya manusia, kesiapan desa juga perlu ditunjang sarana pendukung. Jufri menilai kawasan rawan harus memiliki akses terhadap sumber air dan peralatan dasar yang dapat digunakan dalam kondisi darurat.
Sumber air tersebut dapat berupa embung, kolam penampungan, sumur bor, tandon maupun sumber lain yang memungkinkan digunakan ketika terjadi kebakaran.
Data Harus Sampai ke Desa
Jufri juga menyoroti pentingnya pemanfaatan data dalam menentukan wilayah prioritas pencegahan.
Informasi mengenai hotspot, kondisi cuaca, tingkat kekeringan, tutupan vegetasi dan riwayat kebakaran, menurutnya, perlu diolah menjadi informasi yang mudah dipahami dan diteruskan kepada pemerintah desa.
Dengan begitu, patroli dapat diarahkan ke lokasi yang memang memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita mencegah api muncul. Jangan sampai pemerintah baru bergerak setelah kebakaran meluas. Pencegahan, deteksi dini dan respons cepat harus menjadi prioritas,” katanya.
Ia juga mendorong patroli dilakukan secara terpadu dengan melibatkan BPBD, TNI/Polri, Manggala Agni, pemerintah desa, masyarakat serta perusahaan di sekitar kawasan rawan.
Perusahaan Diminta Ikut Menjaga Wilayah
Menurut Jufri, dunia usaha juga memiliki peran penting dalam memperkuat kesiapsiagaan, terutama perusahaan yang beroperasi di kawasan yang memiliki potensi Karhutla.
Dukungan dapat diarahkan pada penyediaan personel, peralatan, sumber air, patroli serta edukasi kepada masyarakat.
Keterlibatan pemegang HGU juga dinilai penting agar pengawasan dan kesiapsiagaan tidak berhenti pada batas administrasi pemerintahan.
“Pemerintah punya kewenangan, aparat punya tugas, perusahaan punya tanggung jawab, dan masyarakat punya peran. Kalau semuanya bergerak bersama, kita bisa memperkecil risiko Karhutla di Kalimantan Utara,” tuturnya.
Desa yang Berhasil Bisa Diberi Dukungan
Tidak hanya pendekatan pencegahan, Jufri juga mengusulkan pemerintah memberikan stimulus kepada desa yang mampu menjaga wilayahnya dari Karhutla.
Dukungan tersebut bisa dikaitkan dengan program pembangunan yang memperkuat ketahanan desa, seperti pembangunan embung, sumur bor, fasilitas pertanian, peralatan pemadam maupun kegiatan lingkungan.
Menurutnya, pola tersebut dapat membuat masyarakat memiliki motivasi sekaligus kepentingan langsung untuk menjaga wilayahnya.
“Kalau desa berhasil menjaga wilayahnya dari Karhutla, pemerintah bisa memberikan penghargaan dan dukungan program. Ini bukan sekadar penghargaan, tetapi stimulus agar masyarakat memiliki kepentingan langsung menjaga lingkungannya,” katanya.
TMI Siap Dampingi Petani
Sebagai organisasi yang banyak bersentuhan dengan kelompok tani, TMI Kaltara juga siap mengambil bagian dalam edukasi pengelolaan lahan tanpa bakar.
Jufri menyebut pencegahan Karhutla tidak boleh mengabaikan aktivitas masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari sektor pertanian.
Petani perlu mendapatkan pengetahuan dan pendampingan mengenai cara mengelola lahan secara aman tanpa membuka lahan dengan pembakaran.
“Petani membutuhkan lahan yang sehat, lingkungan yang aman dan kepastian untuk bertani. Karena itu, pencegahan Karhutla merupakan bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan,” ujarnya.
Jufri berharap gagasan tersebut dapat menjadi bahan bagi pemerintah daerah dalam menyusun pola pencegahan Karhutla yang lebih dekat dengan masyarakat.
Ia menilai keberhasilan pengendalian Karhutla bukan hanya diukur dari seberapa cepat api dipadamkan, tetapi juga dari seberapa banyak potensi kebakaran yang berhasil dicegah sebelum berubah menjadi bencana.
“Jangan menunggu asap tebal. Kalau ada tanda-tanda awal, segera laporkan dan tangani sesuai kewenangan. Semakin cepat diketahui, semakin besar peluang kebakaran bisa dicegah,” pungkas Jufri. (*)
Discussion about this post