TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com– Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bulungan, Risdianto, S.Pi., M.Si., memimpin Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Komisariat Wilayah Kalimantan Utara (Kaltara) masa bakti 2025–2028.
Kepengurusan tersebut dikukuhkan di Aula Benuanta BKPSDM Kabupaten Bulungan, Jalan Agathis, Tanjung Selor, Kamis (15/10/2026). Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd., M.Si., bersama Wakil Bupati Kilat, A.Md., menyampaikan ucapan selamat dan berharap forum tersebut dapat memperkuat koordinasi antarpemerintah daerah.
“Kami menyampaikan selamat atas dikukuhkannya kepengurusan Forsesdasi Komisariat Wilayah Kaltara. Kami juga berharap forum ini dapat menjadi sarana untuk memperluas ruang diskusi serta memperkuat komunikasi antarpemerintah daerah di wilayah Kalimantan Utara,” ujar Syarwani.
Menurutnya, Forsesdasi dapat menjadi ruang bagi para sekretaris daerah untuk saling berbagi pengalaman, mempelajari keberhasilan daerah lain, serta membahas berbagai persoalan pemerintahan guna menemukan solusi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Syarwani menjelaskan, sekretaris daerah memiliki peran strategis dalam membantu kepala daerah menyusun kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.
Peran tersebut juga diperlukan untuk memastikan program kepala daerah diterjemahkan menjadi langkah kerja yang terencana, terkoordinasi, dan terukur sehingga pelaksanaannya memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Jabatan kepala daerah seperti bupati atau wakil bupati sifatnya terbatas oleh masa jabatan. Namun, bagi seorang ASN, posisi Sekretaris Daerah merupakan puncak capaian karier tertinggi yang dicapai melalui dedikasi dan pengabdian yang panjang,” imbuhnya.
Melalui Forsesdasi, para sekretaris daerah di Kaltara diharapkan dapat memperkuat komunikasi dan koordinasi dalam menghadapi tantangan penyelenggaraan pemerintahan. Pertukaran pengalaman antardaerah juga diharapkan mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.(**)
Discussion about this post