TARAKAN – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) merupakan salah satu dari 6 provinsi di Indonesia yang akan diperkenankan menerapkan tatanan normal baru produktif dan aman dalam segala sektor. Ini, lantaran keberhasilan Kaltara dalam mengendalikan penyebaran Covid-19.
Pun demikian, Kaltara harus berjuang keras untuk mampu memulihkan perekonomiannya juga berbagai dampak yang muncul pasca pandemi di Kaltara.
Seperti yang disampaikan peneliti ekonomi asal Universitas Padjajaran,
Prof Arief Anshory Yusuf. Menurutnya, Pemprov Kaltara juga pemerintah kabupaten/kota se-Kaltara perlu mengantisipasi dampak sosial ekonomi masyarakat yang akan muncul pasca pandemi di Kaltara. “Apabila dampaknya permanen dan heterogen, maka impaknya akan mengubah proses pembangunan di Indonesia, termasuk Kaltara. Lantaran, menurut analisa ekonomi, akibat pandemi ini GDP Indonesia akan turun 5 persen, artinya pertumbuhan perekonomian Kaltara pada tahun ini di akhir tahun sekitar 0 persen (asumsinya pertumbuhan ekonomi Kaltara rata-rata 5 persen di 2020),†jelas Prof Arief dalam paparannya pada Webbinar Series 4.0 “New Norm : Momentum Recovery Perekonomian Kalimantan Utara” bagian 1, Selasa (16/6) pagi.
Pun demikian, diprediksi pula laju pertumbuhan ekonomi Kaltara khususnya, maksimal akan mencapai 4,62 persen di akhir 2020. Termasuk, jumlah tingkat kemiskinan akan mencapai 0,5 persen terhadap garis kemiskinan nasional pada 2020. “Tapi dengan asumsi physical distancing atau PSBB pada Juli sudah tidak dilakukan,†ucapnya.
Prof Arif juga menegaskan bahwa pengentasan masalah atau dampak Covid-19 di Indonesia, tak bisa diseragamkan di seluruh daerah. Lantaran, dinamika perekonomian pun berbeda antara nasional dengan daerah. “Secara nasional, sektor paling parah terdampak adalah sektor transportasi dan penyedia akomodasi, untuk kuartal I 2020.
Untuk daerah, sebagian mengalami pertumbuhan ekonomi yang merah. Kaltara sendiri, tidak begitu berdampak maksimal atau relatif aman. Di Kaltara sendiri, sektor yang terkena dampak, adalah sektor pertambangan karena sebelum krisis pun mengalami penurunan. Juga aktivitas keuangan. Namun sektor pangan masih baik, namun agak rentan tapi Kaltara tetap harus hati- hati mengelola perekonomian,†jelasnya.
Dari itu, Prof Arief menyarankan agar Pemprov Kaltara harus mampu melandaikan grafik penyebaran Covid-19 pada Juli 2020. Jika tidak maka dampaknya akan semakin sulit diredam dan butuh anggaran besar untuk menanganinya. “Lalu, kelemahan sistem perlindungan sosial yang terlihat harus dibangun semula, diperbaiki. Selanjutnya, Kaltara harus terus fokus dalam melakukan upaya pemulihan ekonomi. Lantaran, Kaltara sangat potensial menjadi buffer pertanian Indonesia dalam rangka mengatasi krisis ini,† tuturnya.
Dalam melecut pertumbuhan ekonomi, Pemprov Kaltara juga disarankan untuk meningkatkan proteksi diri, solidaritas sosial, dan bersinergi dengan alam. “Jangan terlalu mengandalkan sumberdaya alam dan terus mengupayakan struktur perekonomian yang sustainable sehingga dapat berkelanjutan ke generasi selanjutnya,†paparnya.
Sejurus dengan analisa Prof Arif, Kepala Perwakilan BI Provinsi Kaltara Yufrizal juga menyatakan bahwa perekonomian Kaltara pada triwulan II 2020 akan tetap tumbuh positif dan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. “Faktor utamanya, adalah peningkatan kinerja pada lapangan usaha konstruksi dan perdagangan,†katanya.
Pun demikian, Kaltara harus waspada dengan beberapa lapangan usaha yang menahan peningkatan ekonomi tersebut. Yakni, pertanian dan industri pengolahan. “Sepanjang 2020, BI memperkirakan ekonomi Kaltara akan tumbuh meningkat dibandingkan 2019 dengan range sebesar 6,80 hingga 7,20 persen,†ujarnya.
Adapun sumbernya, adalah lapangan usaha utama. Yakni, lapangan usaha konstruksi yang didorong dengan percepatan pembangunan PLTA Sei Kayan, rencana konstruksi 2 PLBN, pembangunan jalan perbatasan serta pembangunan perkantoran di wilayah Kaltara. “Pertumbuhan itu juga dipicu oleh lapangan usaha industri pengolahan,†tutupnya.(humas)
Discussion about this post