TARAKAN, Fokusborneo.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Muddain, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) segera merumuskan kebijakan ekonomi yang konkret.
Hal ini penting dilakukan untuk memanfaatkan momentum investasi besar, seperti pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) yang diperkirakan menyerap investasi hingga Rp504 triliun.
Pernyataan tersebut disampaikan Muddain saat menghadiri forum “Benuanta Investment and Economic Summit” yang digelar di Hotel Tarakan Plaza, Jumat (21/11/25).
Muddain menyampaikan apresiasi tinggi kepada Bank Indonesia (BI) atas paparan data perkembangan ekonomi Kaltara. Ia menegaskan, informasi tersebut harus menjadi dasar pijakan acuan bagi Pemprov Kaltara dalam merumuskan kebijakan.
“Informasi dan data-data tentang perkembangan ekonomi yang telah disampaikan oleh BI ini harus ditanggapi serius oleh pemerintah provinsi,” ujar Muddain.
Menurutnya, proyek strategis di masterplan 11.600 hektar seperti KIPI dan PLTA di Kaltara yang diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja bagi sekitar 140.792 tenaga kerja hingga tahun 2030, merupakan peluang besar yang wajib direspons dengan kebijakan pro-rakyat.
Meski peluang investasi terbuka lebar, Muddain menyoroti rendahnya kondisi keuangan Pemprov Kaltara, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi.
Ia menyebut, saat ini PAD didominasi oleh kontribusi dari pajak restoran dan hotel, serta cukai rokok dan pajak kendaraan bermotor.
Untuk mengatasi hal ini, Muddain mendorong Pemprov mengambil strategi kebijakan lain. Salah satu langkah yang diusulkan adalah optimalisasi pendapatan daerah berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak dan Retribusi yang memberikan kewenangan penuh kepada daerah terkait pajak dan retribusi.
Ada beberapa saran diberikan DPRD ke Pemprov Kaltara yaitu meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebagai leading sector pendapatan untuk meningkatkan kinerja secara signifikan. Mendorong Perusahaan Daerah (Perusda) untuk berperan maksimal dalam menambah pendapatan daerah.
Selain itu, melakukan inventarisasi dan optimalisasi aset tidur (idle asset) daerah. “Aset-aset tidur ini perlu diinventarisasi ulang. Jika dioptimalkan, bisa meningkatkan PAD, apakah itu diprivatisasi, dikelola pihak ketiga, atau disewakan,” pungkas Muddain.
DPRD Kaltara berkomitmen untuk mendukung setiap langkah kebijakan yang bijak dan strategis demi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah Benuanta.(*/mt)
Discussion about this post