THAILAND, Fokusborneo.com – Thailand menempatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian nasional sekaligus elemen kunci dalam industri pariwisata internasional.
Di Bangkok, UMKM khususnya pedagang kaki lima (PKL) bukan sekadar sektor informal, tetapi bagian penting dari identitas kota dan daya tarik utama bagi masyarakat lokal maupun wisatawan mancanegara yang mencari pengalaman kuliner otentik serta produk khas sebagai oleh-oleh.
Keberadaan PKL, terutama street food, tersebar hampir di seluruh sudut kota, tidak hanya di kawasan wisata, tetapi juga di area perkantoran pemerintah dan lahan parkir pusat perbelanjaan.
Berbeda dengan di Indonesia yang umumnya memfungsikan area tersebut semata-mata sebagai tempat parkir, di Bangkok ruang-ruang ini dimanfaatkan secara fleksibel sebagai lokasi berjualan PKL dengan pengaturan waktu yang jelas ada yang hanya sehari dalam seminggu, khusus akhir pekan, pada hari besar, bahkan ada yang bersifat semi-permanen.
Sistem pengelolaan ruang yang adaptif ini menjadi inovasi penting dalam mendukung pertumbuhan UMKM sekaligus menata kota secara tertib.
Thailand membangun sistem yang terintegrasi dan profesional dalam mengelola PKL.
Pertama, tersedia aplikasi UMKM yang memungkinkan pedagang mendaftar secara resmi, mencari lokasi berjualan, serta mengetahui jenis produk yang diperbolehkan di suatu kawasan.
Kedua, terdapat pembagian peran yang jelas, termasuk event organizer yang menyiapkan dan membongkar tenda, serta petugas kebersihan yang mengelola sampah dengan pemilahan organik dan non-organik hingga diangkut oleh truk khusus.
Para pedagang juga memiliki kesadaran kolektif untuk memastikan area kembali bersih setelah kegiatan berjualan. Dengan demikian, PKL cukup fokus membawa meja, peralatan, dan produk.
Ketiga, setiap pedagang wajib mencantumkan harga secara terbuka untuk menjamin transparansi dan melindungi konsumen.
Keempat, sistem pembayaran dibuat mudah melalui QR code maupun tunai. Kelima, tidak ada sistem lapak permanen sehingga setiap pedagang mendapat giliran dan konsumen memperoleh variasi pengalaman.
Terakhir, yang sangat krusial, tidak ada praktik parkir liar, pungutan ilegal, maupun gangguan premanisme. Pemerintah Kota Bangkok secara tegas menjaga ruang publik agar aman dan kondusif bagi aktivitas ekonomi rakyat.
Sebagai penutup, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Kalimantan Utara dapat mencontoh model pengelolaan PKL di Thailand dengan memaksimalkan ruang-ruang publik seperti lahan parkir perkantoran, pusat perbelanjaan, dan bahkan trotoar secara teratur dan bergiliran.
Prinsip utamanya adalah tidak berjualan permanen, menjaga kebersihan, memberikan kesempatan yang adil bagi semua pedagang, serta meniadakan parkir liar dan praktik premanisme. Dengan tata kelola yang baik, PKL bukan hanya dapat ditertibkan, tetapi juga dimuliakan sebagai bagian penting dari pembangunan ekonomi dan wajah kota.
Penulis: Muhamad Nour, Warga Tarakan, kini bekerja dan tinggal di Bangkok, Thailand
Discussion about this post