NUNUKAN, Fokusborneo.com – Sistem pembayaran digital di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus diperluas. Terbaru, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Utara bersama pihak terkait resmi melakukan soft launching implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Pelabuhan Liem Hie Djung, Kabupaten Nunukan, Selasa (19/5/26).
Langkah strategis ini merupakan bagian dari upaya masif memperluas digitalisasi sistem pembayaran di kawasan pelabuhan guna menciptakan ekosistem transaksi yang lebih cepat, mudah, murah, aman, dan handal.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan memberikan apresiasi yang tinggi terhadap terobosan digitalisasi ini.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nunukan, Muhammad Amin, menyatakan penerapan QRIS di pintu masuk gerbang transportasi laut dan sungai ini akan membawa dampak positif yang besar bagi pelayanan publik.
”Kami dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan sangat menyambut baik atas kegiatan soft launching pada hari ini terkait dengan penggunaan QRIS di pelabuhan ini. Mudah-mudahan ini merupakan awal yang baik bagi penggunaan transportasi laut dan sungai yang ada di Kabupaten Nunukan,” ujar Muhammad Amin, Selasa (19/5/26).
Amin menambahkan, kehadiran QRIS akan mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kepelabuhanan secara efisien, terutama untuk keperluan yang bersifat administratif dan transaksional.
”Ini dalam hal mempermudah akses bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan, terutama dalam pembelian tiket dan fasilitas-fasilitas lainnya yang ada di pelabuhan ini. Dan mudah-mudahan, seperti yang disampaikan dari BI dan dari Supervisi Kalimantan Utara, ini menjadi awal yang baik untuk ke depannya nanti,” jelasnya.
Menurutnya, penggunaan QRIS sangat relevan dengan kebutuhan zaman yang menuntut kecepatan dan transparansi. Aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat di wilayah perbatasan seperti Nunukan dipastikan akan jauh lebih lancar.
“Kalau dilihat dari tujuan penggunaan QRIS ini kan sangat mempermudah dan memperlancar aktivitas masyarakat dalam bertransaksi melakukan mobilitas di Kabupaten Nunukan ini,” imbuh Sekda.
Keberhasilan uji coba di Pelabuhan Liem Hie Djung ini memicu optimisme Pemkab Nunukan untuk mereplikasi sistem serupa di berbagai fasilitas publik lainnya.
Muhammad Amin menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen penuh dan siap memperluas pemanfaatan QRIS, baik di fasilitas milik pemerintah provinsi maupun kabupaten.
”Pada prinsipnya, kami dari Pemda sangat mendukung dan sangat optimis penggunaan QRIS ini ke depannya akan bisa juga diterapkan di tempat-tempat yang lain. Tidak menutup kemungkinan fasilitas-fasilitas baik milik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten nantinya ke depan juga akan menggunakan hal yang sama,” tegasnya.
Salah satu target terdekat yang dibidik Pemkab Nunukan adalah digitalisasi di pelabuhan penyeberangan lokal yang memiliki arus penumpang cukup padat.
”Seperti contoh yang dikelola oleh Pemda Kabupaten Nunukan, seperti di Pelabuhan Sungai Jepun, itu juga nanti kita akan kembangkan. Termasuk di beberapa dermaga-dermaga yang memang menjadi wilayah pengelolaan Kabupaten Nunukan,” urai Amin.
Lebih jauh, perluasan digitalisasi ini tidak hanya akan mandek di sektor transportasi perairan saja, melainkan akan merambah ke berbagai sektor retribusi dan pelayanan pembayaran daerah lainnya demi memberikan kemudahan maksimal kepada warga Nunukan.
”Demi mempermudah masyarakat, Insya Allah akan kita kembangkan dan kita komunikasikan terus, baik dengan BI maupun dari Provinsi Kaltara ke depannya. Ini bisa mempermudah bagi masyarakat kita di Kabupaten Nunukan secara bertahap. Mulai dari transportasi pelabuhan atau sungai, hingga mungkin sektor transportasi dan pelayanan lainnya ke depan,” pungkasnya.(*/mt)
Discussion about this post