TARAKAN, Fokusborneo.com – Momentum penting menyelimuti sektor ekonomi nasional seiring dilantiknya pimpinan baru otoritas moneter dan fiskal pada bulan ini.
Peralihan kepemimpinan di Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dinilai menjadi angina segar sekaligus tantangan besar dalam merumuskan arah kebijakan ekonomi Indonesia ke depan.
Wakil Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Kalimantan Utara yang juga Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Borneo Tarakan (UBT), Dr. Margiyono, memberikan analisis mendalam terkait dinamika kepemimpinan baru ini.
Menurutnya, latar belakang kedua pimpinan yang tumbuh dari internal instansi masing-masing memberikan keuntungan tersendiri dari sisi pemahaman rekam jejak dan tugas pokok fungsi (tupoksi)
“Kedua figur ini tumbuh dan berkembang dari organisasi masing-masing. Ibu Destry memiliki rekam jejak panjang di Bank Indonesia, begitu pula Pak Suahasil di Kementerian Keuangan. Keduanya sangat memahami strategi untuk menjawab ekspektasi pasar dan masyarakat,” ungkap Dr. Margiyono, Kamis (17/9/26).
Ia menambahkan, pelantikan ini berlangsung di tengah ketidakpastian global yang masih membayangi, seperti konflik geopolitik di Eropa dan Timur Tengah. Di sisi domestik, kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat turut berdampak pada menyempitnya ruang fiskal (fiscal space) di daerah.
Menghadapi ruang fiskal yang terbatas, Dr. Margiyono menekankan pentingnya peran Bank Indonesia dalam menginjeksikan likuiditas ke sektor riil. Salah satu langkah konkret yang disarankannya adalah penyesuaian suku bunga acuan (BI Rate).
”Saat ini BI Rate di kisaran 5,75% tergolong tinggi jika dibandingkan dengan histori tiga tahun terakhir. Hal ini membuat suku bunga kredit enggan turun. Pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) mendatang, ada baiknya BI mempertimbangkan penurunan suku bunga sebesar 25 basis points (bps) menjadi 5,50%. Ini penting untuk menurunkan cost of capital dan menggairahkan pembiayaan sektor riil di tengah pengetatan fiskal,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dr. Margiyono menyoroti fenomena deindustrialisasi yang dialami Indonesia dalam dekade terakhir. Kontribusi sektor industri manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terus menurun dari kisaran 20,57% pada 2016 hingga menyentuh angka sekitar 19,05%.
Untuk membalikkan tren tersebut, ia mendorong agar otoritas fiskal dan moneter berkolaborasi memperkuat industri berbasis sumber daya alam dan pertanian.
Salah satunya Kemenkue memberikan insentif anggaran untuk memperkuat hilirisasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan guna menjamin ketersediaan bahan baku industri serta kedaulatan pangan.
Selain itu, pengetatan pengawasan impor dan penindakan barang ilegal melalui Bea Cukai sangat vital untuk melindungi industri dalam negeri.
Sisi moneter dan perbankan, ia mendorong perbankan agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek (profit-oriented), tetapi juga meningkatkan keberpihakan kredit pada sektor-sektor fundamental pendukung industri nasional.
”Jika pasokan bahan baku melimpah dan pembiayaan perbankan pro-sektor riil, kita tidak hanya mencapai ketahanan pangan, tetapi juga membangun fondasi industri yang kuat. Dampak lanjutannya adalah peningkatan ekspor berkelanjutan dan penguatan cadangan devisa negara,” pungkas Dr. Margiyono.(*/mt)
Discussion about this post