TARAKAN – Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ibarat pisau bermata dua bagi perekonomian Kalimantan Utara (Kaltara). Di satu sisi, situasi ini menjadi berkah bagi korporasi berbasis ekspor komoditas. Namun di sisi lain, masyarakat akar rumput—khususnya di wilayah perbatasan—harus bersiap menghadapi ancaman lonjakan harga barang pokok.
Pandangan tersebut disampaikan oleh akademisi sekaligus Direktur Politeknik Bisnis Kaltara, Dr. Ana Sriekaningsih saat diwawancarai pada Senin (8/6/2026).
Menurutnya, gejolak ekonomi akibat depresiasi rupiah pasti berdampak pada dinamika lokal Kaltara, mengingat karakteristik geografis dan struktur ekonomi provinsi termuda di Indonesia ini.
Dr. Ana menjelaskan bahwa sektor pertambangan, perkebunan, dan perikanan di Kaltara menjadi pihak yang paling diuntungkan dari situasi ini. Karena transaksi ekspor menggunakan dolar AS, pelemahan rupiah secara otomatis mendongkrak pendapatan para eksportir dalam nilai nominal rupiah.
“Komoditas seperti batu bara, kelapa sawit, hingga hasil perikanan seperti udang windu dan kepiting yang diekspor ke pasar global tentu menikmati keuntungan dari selisih kurs saat ini. Ini membantu menjaga margin keuntungan di tingkat lokal,” ujar Dr. Ana.
Meski menguntungkan sisi ekspor, Dr. Ana mengingatkan adanya beban berat pada sektor industri yang bergantung pada barang modal dan bahan baku impor. Sektor pertambangan dan perkebunan, misalnya, kini harus membayar lebih mahal untuk suku cadang alat berat, bahan kimia, hingga pupuk. Kondisi ini otomatis menaikkan biaya operasional (cost of production).
Dampak signifikan juga membayangi proyek infrastruktur skala besar yang tengah gencar dibangun di Kaltara, seperti Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Tanah Kuning dan Mangkupadi, serta proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Proyek-proyek strategis nasional ini membutuhkan material dan teknologi impor, sehingga potensi pembengkakan biaya anggaran (overbudget) sangat besar terjadi.
Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Kaltara memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap produk dari negara tetangga. Wilayah seperti Nunukan (termasuk Pulau Sebatik) dan Malinau kerap menggunakan mata uang Ringgit Malaysia (RM) dalam transaksi sehari-hari atau pengadaan barang pokok.
“Jika dolar menguat, ringgit biasanya ikut menguat terhadap rupiah. Akibatnya, harga barang kebutuhan pokok asal Malaysia di wilayah perbatasan akan menjadi jauh lebih mahal. Ini memicu tekanan inflasi lokal,” jelas Dr. Ana.
Selain itu, jalur logistik nasional yang membawa pasokan barang dari Pulau Jawa atau Sulawesi ke Kaltara diproyeksikan mengalami kenaikan biaya transportasi. Jika tidak diantisipasi, rembesan kenaikan harga ini lambat laun akan menggerus daya beli masyarakat lokal. Meski demikian, Dr. Ana mengapresiasi kinerja Bank Indonesia (BI) Kaltara yang mencatat inflasi per Mei 2026 masih dalam kondisi terkendali dan tetap optimistis.
Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga tak luput dari hantaman. UMKM kuliner yang berbasis bahan baku impor—seperti gandum untuk mi dan roti—kini menghadapi dilema. Kenaikan harga bahan baku yang dibarengi naiknya biaya pengiriman, elpiji, dan minyak, memaksa UMKM menaikkan harga jual ke konsumen.
“Kalau pendapatan masyarakat tidak ikut bertambah, daya beli pasti menurun. Masyarakat akan memprioritaskan kebutuhan pokok seperti beras dan minyak terlebih dahulu, lalu menahan diri untuk jajan di luar. Ini bisa menggerus ekonomi UMKM,” tambahnya.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, Dr. Ana menekankan pentingnya sinergi antara kreativitas pelaku usaha dan intervensi nyata dari pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintah daerah harus segera mengambil sikap, salah satunya dengan memberikan subsidi transportasi logistik ke wilayah pedalaman dan perbatasan seperti Malinau dan Nunukan agar sirkulasi barang tidak terhambat.
Selain itu, pemerintah juga diharapkan mampu mendorong pemanfaatan produk dalam negeri secara masif. Langkah ini penting untuk mengalihkan ketergantungan konsumsi masyarakat dari produk impor ke produk lokal yang sejenis.
Di sisi lain, para pelaku UMKM dan sektor industri dituntut untuk lebih kreatif dalam menyiasati situasi ini. Dr. Ana menyarankan agar mereka mulai mengalihkan komponen produksinya dengan memanfaatkan bahan baku lokal demi menekan biaya operasional yang kian membengkak.
Dr. Ana menyambut baik langkah beberapa kabupaten/kota di Kaltara, seperti Tarakan dan Tana Tidung, yang saat ini tengah melakukan uji coba penanaman padi lokal.
“Langkah seperti ini perlu dikembangkan agar ke depan kita tidak melulu bergantung pada pasokan pangan dari Jawa atau Sulawesi. Jika kemandirian pangan lokal tercapai, kita bisa menekan biaya logistik, menstabilkan harga, dan menjinakkan inflasi di Kaltara,” pungkasnya. (**)
Discussion about this post