TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com – Sektor pertambangan yang menjadi salah satu penopang utama perekonomian Kalimantan Utara (Kaltara) dituntut untuk terus berjalan selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Hal ini menjadi fokus utama dalam Benuanta Economic Forum (BEF) Semester I Tahun 2026 yang berlangsung di lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (4/8/26).
Hadir dalam forum strategis tersebut, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kaltara, H. Alimuddin, S.T., menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk merumuskan arah kebijakan ekonomi daerah.
Menurutnya, dinamika industri pertambangan harus dimanfaatkan secara optimal tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.
DPRD Kaltara menaruh harapan besar agar BEF 2026 tidak sekadar menjadi ajang diskusi rutin, melainkan mampu melahirkan rekomendasi konkret dan adaptif bagi pemerintah daerah.
“Forum ini adalah momentum penting. Kita ingin hasil diskusi ini benar-benar menjadi pijakan dalam menyusun kebijakan ekonomi yang tidak hanya tangguh menghadapi dinamika global, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan pemerataan ekonomi yang dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat Kaltara,” tegas Alimuddin.
Mengusung tema “Menavigasi Transformasi Ekonomi Kalimantan Utara Menuju Pertumbuhan Berkelanjutan di Tengah Dinamika Industri Pertambangan”, forum ini mempertemukan berbagai pihak kunci.
Acara tersebut dihadiri langsung Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala, S.E., M.Si., Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltara, jajaran Forkopimda, para Bupati dan Wali Kota se-Kaltara, serta pejabat di lingkungan Pemprov Kaltara, akademisi, dan pelaku usaha.
Sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia melalui forum ini diharapkan mampu memperkuat posisi Kaltara sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berdaya saing tinggi di Indonesia.(**)
Discussion about this post