TANJUNG SELOR, Fokusborneo.com – Ekonomi Kalimantan Utara (Kaltara) memang masih menunjukkan taringnya dengan pertumbuhan mencapai 5,23% (yoy) pada Triwulan I 2026.
Namun, di balik angka manis tersebut, ada sinyal waspada yang tak bisa diabaikan: ketergantungan besar pada sektor pertambangan batu bara mulai goyah akibat lesunya permintaan global dan penyesuaian produksi.
Membaca dinamika ini, Bank Indonesia Provinsi Kaltara bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara menggelar Benuanta Economic Forum (BEF) 2026 di Tanjung Selor, Selasa (4/8/26).
Forum strategis bertajuk “Menavigasi Transformasi Ekonomi Kalimantan Utara Menuju Pertumbuhan Berkelanjutan di Tengah Dinamika Industri Pertambangan” ini mengumpulkan para ahli, pengambil kebijakan, hingga pelaku usaha untuk meracik resep penawar sebelum ketergantungan fosil menjadi beban di masa depan.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltara, Agus Taufik, menegaskan Kaltara tak bisa lagi terus-menerus menyandarkan nasibnya pada batu bara.
Transformasi ekonomi dan pencarian sumber pertumbuhan anyar menjadi agenda mendesak yang tak bisa ditawar.
”Kondisi tersebut menegaskan pentingnya transformasi ekonomi melalui pengembangan sumber-sumber pertumbuhan baru yang lebih berkelanjutan,” ujar Agus Taufik.
Sebagai langkah konkret melepaskan ketergantungan dari tambang, beberapa proyek mesin ekonomi baru disiapkan diantaranya percepatan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Mangkupadi serta pengembangan energi hijau berbasis PLTA Mentarang Induk guna menjaring investasi berwawasan lingkungan.
Termasuk penguatan rantai pasok lokal agar multiplier effect dari investasi skala besar benar-benar mengalir ke kantong masyarakat Kaltara. Serta integrasi UMKM ke ekosistem industri melalui program digitalisasi massal, peningkatan kapasitas bisnis, dan kemudahan akses pembiayaan.
Tak hanya bicara soal industri berat, BEF 2026 juga membawa kabar segar bagi ketahanan pangan daerah.
Dalam perhelatan ini, diluncurkan secara resmi (Re-Launching) Website Neraca Pangan Siap Sigapku 2.0. Platform digital besutan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) ini dirancang sebagai early warning system berbasis data real-time.
Lewat sistem ini, potensi gangguan pasokan pangan maupun lonjakan harga bahan pokok bisa terdeteksi lebih cepat sehingga inflasi daerah tetap terkendali.
Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, menyambut positif terobosan Bank Indonesia ini. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, BI, akademisi, hingga perbankan adalah kunci agar ekonomi Kaltara tetap tangguh dan berdaya saing.
Pemprov Kaltara pun berkomitmen mempercepat pembangunan konektivitas wilayah dan memperluas keran investasi produktif.
Forum ini turut menghadirkan bedah perspektif nasional hingga daerah bersama David Sumual (Chief Economist BCA), Bertius (Kepala Bapperida Kaltara), dan Dr. Margiyono (Akademisi Universitas Borneo Tarakan).
Ketiganya sepakat hilirisasi, efisiensi rantai pasok, serta keberanian berinvestasi di industri hijau adalah modal utama Kaltara untuk mencetak sejarah baru pembangunan ekonomi yang inklusif.(**)
Discussion about this post