TARAKAN, Fokusborneo.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus berupaya meningkatkan akseptasi pembayaran digital di tengah masyarakat.
Kepala KPwBI Kaltara, Agus Taufik, menegaskan komitmennya untuk memperluas penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) agar semakin populer dan diakses oleh seluruh lapisan masyarakat di Kaltara.
”Harapan kami yang pertama adalah bagaimana kita meningkatkan akseptasi pembayaran digital kepada masyarakat di seluruh Kalimantan Utara melalui kanal QRIS, sehingga semakin memasyarakat dan diterima oleh semua kalangan,” ujar Agus Taufik, Sabtu (15/8/26).
Seiring dengan kemudahan transaksi digital, Agus menekankan pentingnya edukasi dan literasi keuangan.
Menurutnya, pemahaman mengenai risiko transaksi digital sangat diperlukan agar masyarakat tetap waspada.
”Di samping kemudahan yang diperoleh, kita harus waspada terhadap berbagai risiko yang muncul. Ini menjadi kewajiban kami bersama pemerintah daerah dan para stakeholder untuk terus meningkatkan edukasi literasi digital dan keuangan,” jelasnya.
Pertumbuhan transaksi digital di Kaltara menunjukkan tren positif. Agus mengungkapkan, frekuensi maupun nominal transaksi terus mengalami kenaikan yang pesat, didorong dukungan infrastruktur telekomunikasi yang kian memadai serta kemudahan layanan bagi para pelaku UMKM.
Saat ini, jumlah pengguna (user) QRIS di Kalimantan Utara telah mencapai 120.000 pengguna.
”Masyarakat yang sudah menggunakan QRIS di Kaltara sudah mencapai 120.000 pengguna. Ke depan angka ini tentu akan terus meningkat seiring promosi produk, kemudahan layanan, serta dukungan perbankan—baik Himbara, bank swasta nasional, maupun Bank Pembangunan Daerah (BPD),” ungkap Agus.
Ia menambahkan Generasi Z (Gen Z) dan milenial menjadi kelompok yang paling cepat beradaptasi terhadap perubahan kebiasaan transaksi digital ini, mulai dari belanja di e-commerce hingga transaksi harian.
Meski transaksi digital diakselerasi, Bank Indonesia menegaskan transaksi tunai (uang kartal) tidak akan dihilangkan. Kedua metode pembayaran tersebut akan berjalan beriringan untuk saling melengkapi kebutuhan transaksi masyarakat.
Guna mendukung kelancaran seluruh sistem pembayaran, BI Kaltara juga berharap adanya pemerataan jaringan telekomunikasi hingga ke wilayah pelosok.
”Kami berharap dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam menyediakan infrastruktur jaringan telekomunikasi yang lebih merata di seluruh pelosok Kaltara, sehingga masyarakat semakin mudah memanfaatkan transaksi digital,” pungkasnya.(*/mt)
Discussion about this post