SEMARANG, Fokusborneo.com – Penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) oleh Departemen Komunikasi (DepKom) Bank Indonesia (BI) yang berlangsung di Kota Semarang pada 26–27 Oktober 2026, menjadi momentum strategis dalam merumuskan arah bauran kebijakan nasional.
Forum ini mempertemukan otoritas moneter, akademisi, dan lembaga riset untuk mengkaji secara mendalam efektivitas hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Oktober 2026.
Pertemuan ini memetakan transmisi kebijakan secara riil guna memastikan stabilitas makroekonomi tetap sejalan dengan akselerasi pertumbuhan sektor riil di daerah di tengah ketidakpastian global.
Di tengah ketidakpastian pasar keuangan global, arah suku bunga acuan AS (higher-for-longer), serta eskalasi geopolitik yang menekan nilai tukar Rupiah, BI dinilai mengambil langkah bauran kebijakan yang berani dan proaktif sebagai langkah pro-stability sekaligus pro-growth.
Direktur Politeknik Bisnis Kaltara sekaligus Anggota Forum Komunikasi Akademisi Penulis Populer Kebijakan BI, Dr. Ana Sriekaningsih, S.E., S.Th., M.M., memberikan pandangan langsung terkait langkah tersebut.
“Di tengah dinamika perekonomian global yang penuh ketidakpastian dan tantangan domestik yang kian kompleks, forum ini mengkaji secara mendalam efektivitas hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Oktober 2026. Bank Indonesia mengambil langkah bauran kebijakan yang berani dan proaktif, yaitu pro-stability sekaligus pro-growth,” ujar Dr. Ana Sriekaningsih.
Dalam RDG Oktober 2026, BI menetapkan sejumlah instrumen kebijakan strategis. Suku Bunga Acuan (BI-Rate) ditetapkan tetap pada level 5,75%, di mana suku bunga Lending Facility dipertahankan pada 6,50% dan suku bunga Deposit Facility dinaikkan menjadi 5,00% untuk menjaga interest rate differential serta daya tarik pasar keuangan domestik.
Selain itu, BI melakukan injeksi likuiditas melalui relaksasi Giro Wajib Minimum (GWM) rata-rata bagi Bank Umum Konvensional dari 9% menjadi 7%, serta Bank Umum Syariah/UUS dari 7,5% menjadi 5,5% secara bertahap mulai 1 November dan 1 Desember 2026.
Kebijakan ini diperkirakan menyuntikkan likuiditas ke sistem perbankan hingga Rp190 triliun. Injeksi tersebut diiringi penyesuaian insentif Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) menjadi 5% per 1 Desember 2026 guna mengarahkan penyaluran kredit ke sektor riil prioritas.
BI juga mengoptimalkan intervensi valas (DNDF, pasar spot, dan SBN di pasar sekunder) serta meningkatkan pengurangan biaya hedging untuk mendorong capital inflow, di samping memperluas uji coba QRIS antarnegara ke Hong Kong dan Timor Leste, menguatkan Kartu Kredit Indonesia (KKI), serta memperkuat infrastruktur data sistem pembayaran.
Bauran kebijakan Oktober 2026 ini membawa dampak multidimensional. Penyesuaian Deposit Facility ke 5,00% dan instrumen lindung nilai DNDF berhasil membendung volatilitas Rupiah di tengah penguatan Dolar AS serta memberikan sinyal kepastian bagi investor asing.
Di sektor perbankan, penurunan GWM yang melepaskan dana segar sekitar Rp190 triliun berpotensi menurunkan cost of funds dan mendorong transmisi penurunan suku bunga kredit ke dunia usaha.
Sementara itu, perluasan akses pembayaran digital seperti QRIS dan KKI mempermudah efisiensi transaksi UMKM serta mempercepat inklusi keuangan di daerah.
Kendati dirancang secara komprehensif, akademisi dan lembaga riset mencatat sejumlah tantangan krusial seperti risiko liquidity trap jika risk appetite bank atau permintaan kredit sektor riil masih rendah, kualitas modal asing jangka pendek yang rentan capital flight, tekanan imported inflation, serta kesenjangan literasi dan infrastruktur digital di daerah.
Terkait hal tersebut, Dr. Ana Sriekaningsih menekankan pentingnya pengawasan terhadap aliran dana likuiditas.
“Evaluasi ketat pelaksanaan KLM agar likuiditas Rp190 triliun benar-benar mengalir ke sektor produktif, UMKM, dan industri padat karya, bukan sekadar mengendap di instrumen surat berharga,” tegas Dr. Ana Sriekaningsih.
Rekomendasi strategis lainnya mencakup penguatan koordinasi moneter dan fiskal melalui TPID untuk menjaga pasokan pangan, pendalaman pasar keuangan melalui instrumen ESG/Green Bonds dan SRBI/SVBI, peningkatan edukasi perlindungan konsumen digital yang selaras dengan UU PDP, serta melanjutkan FGD regional agar narasi kebijakan moneter semakin dipahami pelaku usaha daerah.
Dr. Ana menyimpulkanpengawalan lintas sektor memegang kunci utama. “Pada akhirnya, efektivitas bauran kebijakan Bank Indonesia sangat bergantung pada kolaborasi erat lintas sektor. Tantangan transmisi likuiditas, stabilitas nilai tukar, hingga penguatan ekonomi regional melalui digitalisasi sistem pembayaran memerlukan pengawalan berkelanjutan dari akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan,” bebernya.
Ia menambahkan dengan sinergi yang kokoh, langkah strategis yang ditempuh BI pasca-RDG Oktober 2026 diyakini mampu menjadi katalisator tangguh dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan dari daerah untuk Indonesia.(*/mt)
Discussion about this post