Redupnya Cahaya

Kata orang bijak. Cahaya tidak selalu terang benderang. Ada masanya akan meredup.

 

Pesawat carter jenis ATR 72 milik Pelita Air Service berada di ujung runway Bandara Tanjung Harapan, Tanjung Selor. Didalamnya ada penumpang penting. Dia adalah Tri Rismaharini. Ketua DPP PDI Perjuangan.

Pesawat itu terpaksa disewa mendadak. Risma tidak mau terlambat menghadiri acara penting di Tanjung Selor akibat Batik Air dari Halim tujuan Tarakan, delay 2 jam di Balikpapan. Dia harus segera tiba di Tanjung Selor bagaimana pun caranya sebelum pukul 14.00 Wita. Carter pesawat solusinya.

Jadilah acara penyambutan di VIP Bandara Juwata Tarakan berantakan. Sesuai jadwal, Risma dan rombongan mendarat di Tarakan. Lantas menggunakan speed boat ke Tanjung Selor. Gara-gara terlambat itulah, rutenya berubah. Dari Balikpapan, langsung ke Tanjung Selor. Tanpa transit.

Terminal Bandara Tanjung Harapan pun heboh. Tiba-tiba ratusan orang berkumpul di bandara kecil itu. Termasuk Ketua DPD Jhonny Laing Impang. Mereka menyambut kedatangan Risma –bukan sebagai Menteri Sosial, tapi petinggi partai– bersama para pejabat teras, diantaranya Bupati Bulungan Syarwani.

Tapi di tangga pesawat, tak terlihat sosok Ketua DPRD Kaltara Norhayati Andris menyambut Risma. Padahal dia adalah Sekretaris DPD. Beredar informasi, Norhayati sedang dalam perjalanan tugas ke Jakarta.

Usai dari bandara, rombongan Risma menuju kediaman Jhonny Laing di kawasan Jelarai, Tanjung Selor. Agendanya makan siang dan ramah tamah bersama kader dan tokoh masyarakat.

Tentu pertemuan di kediaman Jhonny yang asri itu hanya selingan. Sambil menunggu agenda utama peletakan batu pertama Kantor DPD PDI Perjuangan. Risma mendapat tugas khusus dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk meletakan batu pertama sebagai tanda diatas tanah itu akan dibangun sekretariat DPD PDI Perjuangan Kaltara. Makanya, Risma tidak mau terlambat sedetik pun.

Bagi kader banteng, hadir diacara itu hukumnya wajib bukan sunah. Apalagi dijadwalkan Megawati dan Sekjen Hasto Kristianto hadir secara virtual. Bahkan, acara puncaknya adalah pidato Megawati Soekarnoputri. Makanya, semua kader dari elit sampai akar rumput wajib menyimak pidato itu. Terlebih lagi para pengurus teras DPD.

Nah, disinilah ujung pangkal terbitnya surat keputusan DPP PDIP, Nomor 3547/IN/DPP/XI/2021 tanggal 29 November 2021. Isinya cukup mengguncang jagad politik Kaltara. Norhayati, diputuskan Megawati, tidak lagi menduduki kursi empuk Ketua DPRD Provinsi Kaltara. Pun Sekretaris DPD.

“Kita ini petugas partai. Harusnya loyal. Menilai loyalitas itu gampang sekali. Apakah selalu hadir dalam kegiatan partai,” sergah Jhonny.

“Apalagi ini agenda DPP. Ibu Mega akan pidato secara virtual,” lanjut Jhonny.

Surat keputusan DPP itu bukannya tanpa pertimbangan. Prosesnya dimulai tanggal 29 Oktober. DPD melayangkan surat ke DPP melaporkan ketidakhadiran Sekretaris DPD diacara peletakan batu pertama itu.

Terselip juga laporan hasil evaluasi kinerja Ketua DPRD selama ini. Yang dianggap belum menjalankan secara maksimal pedoman wajib tiga pilar. Eksekutif, legislatif dan fraksi.

“Seluruh dinamika di dewan wajib dilaporkan kepada partai. Sehingga partai bisa memberikan masukan. Selama ini belum berjalan baik. Ini juga yang menjadi dasar DPP melakukan penyegaran,” jelas Jhonny panjang lebar.

Surat itu pun diproses di Komite Etik dan Disiplin Partai. Bahkan, keduanya –Jhonny dan Norhayati– dipanggil ke Jakarta untuk dimintai klarifikasi. Hasilnya Komisi Etik & Disiplin mengeluarkan rekomendasi tanggal 12 November.

Surat rekomendasi ini lantas dibahas dalam rapat Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan tanggal 18 November. Dan keluarlah keputusan. Yang Anda sudah tahu itu.

Bak pisau bermata dua. Norhayati langsung kehilangan dua jabatan bergengsi sekaligus. Ketua DPRD dan Sekretaris DPD.

“DPP cukup bijak kok. Kami berdua dimintai klarifikasi. Saya sampaikan apa adanya sesuai surat itu. Dan beliau juga diberi kesempatan untuk membela diri,” kata Jhony.

Menanggapi reaksi publik terhadap pencopotan tersebut, Jhonny terlihat santai. Ia mahfum, jika publik terkejut. Namun politisi kawakan ini meminta agar publik tidak berspekulasi. Menurutnya, proses ini adalah biasa dalam setiap organisasi. Termasuk partai politik.

“Apalagi soal jabatan Ketua DPRD, itu semua adalah kewenangan DPP. Jadi jangan dibawa kemana-mana,” lanjutnya.

Termasuk juga penunjukan Albertus Stefanus Marianus sebagai pengganti Norhayati. Anggota DPRD dapil Bulungan itu harus melalui fit and proper test yang dilakukan DPP. Tidak asal tunjuk.

Dibagian lain, anggota DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengaku tidak tahu menahu detail soal pergantian Ketua DPRD. Menurutnya, keputusan itu merupakan urusan internal struktural partai.

“Itu hal yang lumrah saja. Karena sebagai kader memang harus selalu siap dengan penugasan apapun. Sudah ada mekanisme baku di PDI Perjuangan. Pastinya proses itu sudah melalui Bidang Kehormatan, Keanggotaan dan Organisasi. Lalu akhirnya diputuskan dalam rapat lengkap DPP Partai. Jadi prosesnya melibatkan banyak pihak, bukan orang per orang,” ujar Deddy.

Sementara itu, dihubungi terpisah Norhayati enggan menanggapi pencopotan dirinya dari kursi Ketua DPRD.

“Jangan sekarang lah, saya mau istirahat,” kata politisi Dapil Tarakan ini.

Namun dibeberapa media, Norhayati terkesan legowo. Ia mengikuti keputusan apa pun yang dikeluarkan partainya.

Kita tunggu saja. Apakah penyerahan palu sidang Ketua DPRD dari Norhayati ke Albertus berjalan mulus? Begitu juga posisi Sekretaris DPD ke Datuk Yaser Arafat akan berlangsung lancar?

Bagaikan cahaya. Dulu terang benderang. Apakah setelah ini akan meredup. (pai)