Deklarasi G20 Untuk Pembangunan Inklusif

Kegiatan Group of Twenty (G20) dimulai sejak 1 Desember 2021 ketika Indonesia secara resmi memegang Presidensi G20 selama setahun penuh hingga Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang diselenggarakan pada tanggal 15-16 November 2022 di Pulau Bali. Hasil KTT G20 tersebut dituangkan dalam bentuk Deklarasi Pemimpin G20 yang hadir di Bali yang terdiri dari 52 kesepakatan. Salah satu kesekapatan dalam Deklarasi Pemimpin G20 tersebut nampak pada Nomor 47 yang terkait dengan pembangunan kepariwisataan. Hal itu penting dipahami karena sektor pariwisata sangat strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Deklarasi G20 Nomor 47
Deklarasi Pemimpin G20 Nomor 47 berbunyi “kami menegaskan kembali peran penting pariwisata untuk pemulihan global, dan berbasis masyarakat pendekatan untuk membangun kembali pariwisata yang lebih berpusat pada manusia, inklusif, berkelanjutan, dan tangguh sektor. Kami mengakui pentingnya memperkuat mobilitas internasional yang aman dan konektivitas dan perjalanan mulus pasca-Covid untuk memungkinkan pemulihan pariwisata. Kami lebih jauh mengenali bahwa ekonomi kreatif, yang melibatkan ekonomi berbasis pengetahuan, kreativitas manusia, dan hak kekayaan intelektual, berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan pariwisata lokal masyarakat dan UMKM melalui pengembangan sumber daya manusia, transformasi digital, inovasi, kemitraan publik-swasta, pelestarian alam dan budaya yang berkelanjutan warisan, dan pembiayaan inovatif sementara tetap mempertahankan nilai komersial dan budaya mereka yang signifikan nilai-nilai.”

Pembangunan Kepariwisataan
Pembangunan kepariwisataan meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan. Pembangunan tersebut dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota akan berdampak terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Pembangunan kepariwisataan membutuhkan pengembangan investasi sektor pariwisata nasional yang dapat menciptakan pemasukan devisa negara dan menumbuhkan industri tidak langsungnya serta memberikan pendapatan bagi masyarakat setempat melalui penyerapan tenaga kerja.
Realisasi investasi di sektor pariwisata selama tahun 2017 sampai tahun 2021 mencapai Rp 106,3 triliun. Jika dirinci menurut wilayah, Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan proporsi terbesar yaitu 39%. Investasi sektor pariwisata di Pulau Jawa mencapai 36,7%, diikuti Sumatera (17%), Sulawesi (4%), dan Kalimantan (3%). Investasi sektor pariwisata berkontribusi terhadap realisasi investasi nasional sebesar 3,36% meningkat dari periode sebelumnya yang sebesar 3,03%. Pembangunan kepariwisataan mempunyai multiplier effect. Oleh karena itu, terdapat kaitan antara pembangunan kepariwisataan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagai komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan.

Pembangunan Inklusif
Kaitan pembangunan kepariwisataan dengan TPB nampak di antaranya pada TPB nomor 1) Tanpa Kemiskinan; 3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; 8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; 10) Berkurangnya Kesenjangan. Pembangunan kepariwisataan akan menambah penyerapan tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran, menambah pendapatan tenaga kerja sehingga mengurangi kemiskinan, menambah nilai PDD/PDRB sehingga ada pertumbuhan ekonomi, dan dapat mengurangi kesenjangan distribusi pendapatan antargolongan masyarakat (Indeks Gini) dan antardaerah (Indeks Willamson). Oleh karena itu, pelaksanaan isi Deklarasi G20 Nomor 47 menjadi media bagi pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pembangunan inklusif melalui TPB.

Sinergi dan Kolaborasi
Empat kendala utama dalam pembangunan kepariwisataan Indonesia adalah (i) masih buruknya akses, kualitas layanan dan infrastruktur bagi masyarakat, pengunjung dan pengusaha; (ii) terbatasnya keterampilan tenaga kerja dan layanan pariwisata dari sektor swasta; (iii) lemahnya dukungan untuk investasi swasta pada sektor pariwisata; dan (iv) lemahnya koordinasi antarkementerian/lembaga, pusat-daerah, pemerintah-swasta dalam pengembangan pariwisata dan dalam pelestarian kekayaan alam dan budaya. Untuk mengatasi kendala tersebut maka dibutuhkan peran serta kementerian/lembaga terkait, termasuk sinergi dan kolaborasi antarkementerian teknis terkait, antara Bank Indonesia dan Sekber Pariwisata dalam pengembangan kepariwisataan Indonesia dan respon terhadap isu kearifan lokal, isu kebersihan, kesehatan, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan.(*)

Penulis :Dr. Rudy Badrudin, M.Si. adalah Dosen Tetap STIE YKPN Yogyakarta, Pengurus Pusat ISEI Bidang 2,dan Peneliti Senior PT. Sinergi Visi Utama