TANA TIDUNG, Fokusborneo.com – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tana Tidung (KTT) dari Fraksi Hanura, Markus Yuteng, melaksanakan Reses II Masa Sidang II dengan turun langsung ke daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi, mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, rendahnya nilai jual hasil pertanian, hingga terbatasnya lapangan pekerjaan. Masyarakat juga menyoroti minimnya kesempatan kerja bagi warga lokal, di mana sebagian posisi kerja disebut diisi oleh tenaga kerja dari luar daerah.
Selain persoalan ekonomi, warga mengusulkan pembangunan pelabuhan yang lebih representatif di Kabupaten Tana Tidung. Perbaikan infrastruktur dasar juga menjadi perhatian, seperti jalan lingkungan, drainase, serta jalan usaha tani yang dinilai masih perlu ditingkatkan.
Di sektor kesehatan, kader posyandu desa turut mengusulkan bantuan peralatan medis sederhana, seperti alat pengecekan kolesterol, asam urat, dan gula darah untuk mendukung pelayanan dasar masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Markus Yuteng menegaskan bahwa DPRD akan menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan dengan berkoordinasi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait serta pemerintah daerah.
Ia menyebut seluruh usulan masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan ke depan, dengan tetap menyesuaikan prioritas daerah.
“DPRD sebagai perwakilan masyarakat akan terus memperjuangkan kebutuhan yang benar-benar dirasakan warga agar berdampak pada kesejahteraan secara luas,” ujarnya.
Markus juga berharap pemerintah daerah dapat mempertimbangkan usulan dari 32 desa di Tana Tidung, dengan harapan setiap desa memiliki program prioritas yang dapat direalisasikan.
Ia menyoroti masih adanya keluhan masyarakat terkait usulan yang telah disampaikan melalui musyawarah desa, kecamatan, hingga musrenbang kabupaten, namun belum seluruhnya terealisasi. Menurutnya, perencanaan pembangunan harus berangkat dari kebutuhan riil masyarakat dan selaras dengan aspirasi yang telah dihimpun melalui forum resmi.
“Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik harus dijaga, salah satunya dengan memastikan usulan yang benar-benar dibutuhkan dapat masuk dalam program pembangunan,” kata Markus.(**)
Discussion about this post