SMA MBS Juara 1 Kompetisi Debat Demokrasi Bawaslu Tarakan

TARAKAN – SMA Muhammadiyah Boarding School (MBS) keluar sebagai juara satu dalam kompetisi debat demokrasi tingkat SMA/SMK/MA se-Kota Tarakan.

Di grand final yang diselenggarakan di ruang Serbaguna Pemkot Tarakan, Sabtu (24/8/24), SMA MBS mengalahkan MAN dan SMA Negeri 2 Kota Tarakan.

Kompetisi debat demokrasi yang mengusung tema “Pelajar Kritis, Demokrasi Maju” diikuti sebanyak 31 tim dari 14 sekolah yang ada di Kota Tarakan.

Anggota Bawaslu Kota Tarakan Andi Muhammad Saifullah memberikan apresiasi kepada para peserta yang mengikuti lomba yang berlangsung selama 3 hari 22-24 Agustus 2024. Pertanyaan seputar pemilihan yang diberikan, mampu dijawab para peserta.

Baca juga : Jalan Panjang Jamaliah Duduk di DPRD Tarakan 

“Kami sangat memgapresiasi peserta, karena antusias untuk mengikuti dan juga kami melihat argumentasi-argumentasi yang disampaikan para siswa-siswi sesuai mosi yang diberikan. Jadi perdebatannya sangat mengalir, sehingga membuat perdebatannya seru,” katanya kepada Fokusborneo.com.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada sekolah yang sudah mengirimkan siswa-siswinya untuk mengikuti kompetisi debat ini. Diharapkan adanya kegiatan ini, para siswa lebih memahami isu-isu perkembangan politik dalam pilkada selama ini.

“Sebenarnya kita mau sosialisasi kepada para pelajar. Tapi setelah kita evaluasi beberapa tahu belakang selama pemilihan, kami merasa dengan metode ini jadi lebih efektif dan lebih banyak sesi yang didapatkan siswa mosinya dan kuga lebih interaktif,” pungkasnya.

Saipullah menambahkan kegiatan ini, juga sebagai upaya Bawaslu meningkatkan pengawasan partisipatif dengan sasaran lapisan masyarakat.

Baca juga : Ketua Sementara DPRD Tarakan Percepat Bentuk Fraksi, AKD dan Tatib 

“Kita melihat pelajar ini baru mengenal pemilihan, makanya kita sosialisasikan dengan cara mosi-mosi debat yang dibuat semenarik mungkin dan menyentuh segala aspek kepemiluan yang ada,” tuturnya.

Paling tidak, ditekankan kedepan para pelajar ikut berperan aktif dalam pengawasan partisipatif pada pemilihan 2024 mendatang.

“Dan akhirnya nanti jika ada pelanggaran, bisa mereka tahu dan melaporkan ke Bawaslu,” tutupnya.(Mt)