TARAKAN, Fokusborneo.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Muhammad Nasir, memimpin jalannya Rapat Kerja Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Rapat yang mempertemukan pihak legislatif dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-Perkim) serta ESDM Provinsi Kaltara sebagai mitra kerja Komisi III ini, diselenggarakan di Ruang Rapat Kantor Badan Penghubung (Banhub) Kota Tarakan, Rabu (21/10/26).
Dalam arahannya di awal rapat, Muhammad Nasir menekankan pentingnya paparan awal dari pihak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebelum sesi diskusi dan pendalaman materi dimulai.
Ia juga mencairkan suasana dengan mengingatkan agar para pejabat di lingkungan dinas tidak merasa canggung atau takut dalam berdiskusi bersama anggota dewan.
”Jangan juga terlalu takut. Anggota DPR ini masyarakat orang biasa saja, cuma kita ini sharing pengalaman bagaimana gambaran-gambaran anggaran, baik yang sudah terealisasi maupun yang belum terealisasi di Dinas PUPR,” ujar Nasir dalam sambutannya.
Lebih lanjut, Nasir menyoroti pentingnya efisiensi anggaran serta penyamaan persepsi terhadap angka-angka yang diajukan dalam rancangan KUA-PPAS TA 2027.
Menurutnya, proses validasi ini sangat krusial untuk memastikan program-program yang direncanakan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
”Karena ini anggaran dan efisiensi-efisiensi sebenarnya kita sudah paham semua. Cuma bagaimanapun juga, kami selaku anggota dewan paling tidak untuk memvalidasi dan mempersamakan persepsi terkait angka-angka ini, sehingga bisa kita diskusikan apa saja yang perlu dibahas lebih lanjut,” tambah politisi Golkar itu.
Dalam paparan awal yang disampaikan pihak Dinas PUPR-ESDM Kaltara, pembahasan mengerucut pada alokasi anggaran berbasis bidang.
Salah satunya adalah program pada bidang sumber daya air yang mencakup pengelolaan sumber daya air dengan nilai APBD sebesar Rp8,7 miliar, serta program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase sebesar Rp1,2 miliar, yang jika ditotal mencapai lebih dari Rp10 miliar.
Rapat kerja ini kemudian dilanjutkan dengan sesi pemaparan teknis dari masing-masing bidang serta dialog interaktif antara pimpinan dan anggota DPRD Kaltara dengan jajaran pejabat Dinas PUPR-ESDM guna menyelaraskan program pembangunan infrastruktur di Provinsi Kaltara untuk tahun anggaran 2027 mendatang.(**)
Discussion about this post