TARAKAN, Fokusborneo.com – Usulan penambahan anggaran untuk program Beasiswa Kaltara Unggul menjadi perhatian serius di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
Semula dianggarkan sebesar Rp 15 Miliar, ada dorongan kuat untuk menaikkan alokasi tersebut sebesar Rp 5 Miliar, sehingga totalnya mencapai Rp 20 Miliar.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kaltara, Syamsuddin Arfah, mengungkapkan usulan penambahan ini sebenarnya sudah menjadi permintaan sejak lama.
Syamsuddin Arfah menjelaskan permintaan penambahan anggaran minimum sebesar Rp 5 Miliar sudah diajukan sejak pembahasan untuk tahun anggaran 2025. Rencananya, penambahan serupa juga diusulkan untuk tahun 2026. Namun, kondisi keuangan daerah sedang mengalami tekanan.
”Sebenarnya permintaan penambahan itu kan dari 2015 minimal tuh ada tambahan Rp 5 miliar jadi Rp 20 miliar untuk 2025 ini. Untuk 2026 itu juga penambahan Rp 5 miliar, tapi kan kita memang kena tsunami TKD (Transfer ke Daerah),” ujar Syamsuddin, Jumat (28/11/25).
Mengingat kondisi anggaran saat ini, politisi PKS ini menyatakan fokus utama adalah bersifat defensif, yaitu mempertahankan anggaran yang sudah ada agar tidak terpotong.
Ia berharap pada pembahasan anggaran tahap kedua nanti, ada perbaikan kondisi anggaran yang memungkinkan penambahan.
”Syukur ini juga enggak dipotong, artinya saya sudah nyebutin defend aja nih sekarang dengan kondisi anggaran seperti ini sifatnya defensif. Artinya apa yang ada udah bagus. Nantilah mudah-mudahan di putaran kedua ini juga ada, sehingga nanti bisa ada penambahan kalau ada perbaikan,” imbuhnya.
Meskipun menghadapi tantangan anggaran, Syamsuddin Arfah memastikan persepsi antara Pemprov dan DPRD sama mengenai pentingnya program beasiswa yang sudah berjalan dengan pagu Rp 15 miliar ini.
Lebih lanjut, Komisi IV juga berupaya mendorong adanya kolaborasi dengan pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan di Kaltara.
Dengan perkiraan adanya 5.000 perusahaan terdaftar di Kaltara, Syamsuddin melihat potensi besar untuk berbagi tanggung jawab dalam peningkatan pendidikan.
”Ini lebih bagus kalau memang ada kolaborasi, kita enggak bisa mengandalkan dengan kondisi saat ini. Bayangkan di perusahaan di Kaltara itu kan ada 5.000-an loh yang terdaftar. Artinya kan kalau ini bisa berbagi kecil-kecil kan. Sayangnya ini hanya belum dibuat harmoninya aja,” katanya.
Program beasiswa ini tidak hanya menyasar mahasiswa, tetapi juga pelajar SMA/SMK. Syamsuddin berharap bantuan ini benar-benar diterima yang berhak. Ia menyoroti adanya temuan pemalsuan data dan pembohongan oknum yang mengaku kuliah padahal tidak.
Untuk mengatasi hal tersebut, Syamsuddin Arfah mendukung langkah verifikasi faktual.
“Makanya mereka juga mengajukan anggaran untuk verifikasi faktual ke kampus-kampus dan sebagainya itu. Mereka ajukan anggaran dan kami setujui waktu itu Rp 500 juta mereka minta untuk verifikasi,” pungkas Syamsuddin Arfah.(*/mt).
Discussion about this post