TARAKAN, Fokusborneo.com – Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tarakan mendadak riuh dengan keprihatinan mendalam pada Rabu (7/1/26).
Para kepala sekolah dan guru Bimbingan Konseling (BK) se-Kota Tarakan menumpahkan keluh kesah mereka terkait semakin maraknya perilaku menyimpang di kalangan siswa, mulai dari fenomena siswa laki-laki “melambai” hingga indikasi kuat jaringan LGBT yang mulai masuk ke sekolah-sekolah menengah.
Menanggapi situasi yang dinilai sudah di ambang batas, DPRD Kota Tarakan mewacanakan langkah drastis yaitu mengirim siswa yang terindikasi menyimpang ke barak militer untuk pembinaan mental dan kedisiplinan.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut, para guru BK mengungkapkan betapa sulitnya menghadapi realitas di lapangan. Guru BK SMPN 2 Tarakan Dian Anggraini memaparkan temuan yang mengejutkan terkait peredaran buku kartun yang disisipi konten dewasa.
”Kami menemukan anak-anak membawa buku seperti komik gambar kartun yang terlihat biasa, tapi di dalamnya mengandung konten pornografi hubungan sesama jenis. Mereka membelinya di toko-toko besar,” ungkapnya dengan nada getir.
Ia juga menambahkan banyak dari siswa tersebut merupakan korban trauma masa lalu yang jika tidak ditangani, akan berubah menjadi predator baru.
“Ini sangat mengkhawatirkan, kami sudah melakukan konseling hingga kunjungan rumah, tapi pengaruh luar sangat kuat,” jelasnya.
Keluh kesah senada disampaikan Kepala SMP Negeri 5 Tarakan, Tri Junarto. Ia menceritakan tantangan menghadapi siswa laki-laki yang secara terang-terangan menunjukkan identitas feminin.
”Di sekolah kami ada siswa yang hobi berdandan. Pakai lipstik dan kosmetik tebal sekali. Kalau saya tegur, mereka hapus. Tapi besoknya dipakai lagi. Mereka lebih nyaman berkumpul dengan kelompok perempuan dan menolak bergaul dengan sesama laki-laki,” jelas Tri.
Ia sangat mendukung jika ada program khusus seperti pendidikan di barak militer agar ada efek jera dan perubahan karakter yang signifikan sebelum mereka lulus ke tingkat SMA.
Sementara itu, Kepala SMP Negeri 1 Tarakan, Rahmat, menyoroti tantangan dari pihak orang tua.
“Tugas kami berat. Kadang saat kami panggil karena indikasi tersebut, orang tua malah protes dan tidak terima anaknya disebut ‘gemulai’. Padahal di luar sekolah, komunitas mereka ada dan diduga ada yang membiayai atau men-support,” ungkapnya.
Melihat kebuntuan pembinaan secara persuasif di sekolah, Anggota Komisi II DPRD Tarakan, Abdul Kadir, menawarkan solusi yang lebih keras. Ia menilai lingkungan sekolah terkadang secara tidak sengaja memberi fasilitas bagi perilaku ini, misalnya melalui kegiatan seni yang tidak terkontrol.
”Kalau memang dipanggil orang tuanya tetap tidak berubah, kami menawarkan kepada Dinas Pendidikan bagaimana kalau mereka ini kita masukkan ke barak militer. Kita titipkan ke TNI untuk dilatih kedisiplinannya, dibentuk kembali mental laki-lakinya,” tegas Abdul Kadir.
Wacana ini muncul agar siswa-siswa tersebut mendapatkan lingkungan yang benar-benar berbeda dari lingkungan nyaman yang selama ini mendukung perilaku menyimpang mereka.
Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar Disdik Tarakan, Edhy Pujianto, mengakui saat ini para siswa terdukasi secara advokasi oleh kelompok tertentu, sehingga mereka berani berargumen penyimpangan tersebut adalah fitrah.
”Kami sangat mengapresiasi RDP ini. Kami butuh payung regulasi dan langkah administrasi yang kuat untuk memproteksi sekolah. Jangan sampai guru-guru kita takut bertindak karena masalah hak asasi, padahal ini demi menyelamatkan masa depan anak-anak kita,” kata Edhy.
Ketua Komisi II DPRD Tarakan, Simon Patino, menutup rapat dengan instruksi tegas agar sekolah segera melakukan pemetaan data.
“Siapkan konsepnya, petakan siapa saja siswanya. Kita akan adakan pertemuan lanjutan untuk sinkronisasi penanganan. Kita tidak mengucilkan, tapi kita menyelamatkan,” tutupnya.(*/mt)
Discussion about this post